Respons Pemerintah di Sidang HAM PBB Kurang Memadai

IVOOX.id - Pemerintah Indonesia ditegur karena respons yang dianggap tidak memadai bahkan cenderung mengerdilkan fakta-fakta mengenai kondisi HAM (Hak Asasi Manusia) di Indonesia dalam Sidang Komite Hak Asasi Manusia PBB (ICCPR). Amnesty International Indonesia menyoroti respons pemerintah tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

"Kami menyesalkan komentar dan jawaban delegasi Pemerintah Indonesia atas sejumlah pertanyaan dan rekomendasi yang diajukan dalam sidang peninjauan Konvensi Hak Sipil dan Politik di Jenewa. Apa yang disampaikan tidak sesuai fakta situasi HAM di Indonesia dan jawaban yang disampaikan itu-itu saja atau dengan kata lain, tidak ada perubahan," kata Deputi Direktur Amnesty Internasional Indonesia, Wirya Adiwena.

Sidang Tinjauan Penerapan Kovenan Internasional untuk Hak Sipil dan Politik (ICCPR) berlangsung pada 11-12 Maret 2024 di Jenewa, Swiss. Agenda sidang tersebut mencakup respons delegasi Pemerintah Indonesia terhadap pertanyaan dan rekomendasi Komite HAM PBB mengenai situasi dan kondisi HAM di Indonesia.

"Ada beberapa jawaban dari delegasi Indonesia yang justru membuat kami terheran-heran. Beberapa hal yang disampaikan pada review periode sebelumnya masih menjadi pekerjaan rumah (PR) pada tahun ini. Dan itu pun tidak dijawab oleh anggota delegasi Indonesia," lanjut Wirya.

Terkait dengan pembunuhan di luar hukum, penyiksaan, dan perlakuan tidak manusiawi lainnya, pemerintah Indonesia mengklaim memiliki kebijakan yang tidak mentolerir impunitas.

"Itu bukanlah jawaban yang layak disampaikan oleh negara, yang seharusnya memiliki tanggung jawab untuk melindungi warganya," sebut Wirya.

Terkait situasi di Papua, terutama para pengungsi, delegasi Indonesia menyebutkan bahwa pengungsi internal di Papua hanya terjadi akibat tiga hal. Pertama, bencana alam yaitu kekeringan. Kedua, akibat konflik horizontal, dan ketiga akibat kekerasan kelompok kriminal bersenjata, tanpa menyebutkan akibat dari keberadaan pasukan keamanan besar-besaran.

Amnesty International Indonesia menekankan bahwa penyelesaian masalah HAM di Indonesia harus ditangani dengan serius dan tidak boleh dikerdilkan. Respons pemerintah yang selalu sama menunjukkan bahwa masalah HAM di Indonesia belum pernah diselesaikan secara tuntas.