Mengutip Antara, berdasarkan siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu (8/1/2025), Ketua dan lima Anggota KPU RI yang diperiksa adalah Mochammad Afifudin, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz.

Keenamnya berstatus Teradu dalam perkara Nomor 262-PKE-DKPP/X/2024 atas dugaan melantik seorang bernama Zainul Muttaqin yang diduga masih aktif sebagai pengurus partai politik sebagai Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur periode 2024-2029.

Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos mengungkapkan bahwa selama proses seleksi Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur periode 2024-2029 hingga pelantikan, pihaknya tidak pernah menerima surat tanggapan dari masyarakat terkait dugaan keanggotaan Zainul Muttaqin dalam partai politik.

"Seandainya ada tanggapan mengenai hal tersebut, para Teradu (Ketua dan Anggota KPU RI) pasti akan melakukan mekanisme verifikasi dan klarifikasi (kepada Zainul Muttaqin)," kata Betty dalam sidang, dikutip dari Antara.

Kendati demikian, ia menegaskan bahwa KPU RI telah memastikan status keanggotaan Zainul Muttaqin dalam partai politik.

Menurut Betty, pihaknya telah menelusuri hal tersebut melalui situs infopemilu.kpu.go.id dan aplikasi sistem informasi partai politik (Sipol).

Sipol adalah aplikasi internal milik KPU yang menjadi digunakan untuk mendata partai politik, termasuk di dalamnya adalah nama serta nomor induk kependudukan (NIK) dari anggota dan pengurus partai politik peserta pemilu.

"Setelah dilakukan pengecekan dalam Sipol, nama dan NIK Teradu (Zainul Muttaqin) tidak terdaftar sebagai anggota dan pengurus partai politik. Dalil Pengadu yang mempermasalahkan pelantikan Zainul Muttaqin, dapat dibuktikan bahwa prosedur dan tahapan seleksi Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tidak melanggar kode etik," ungkap Betty.

Zainul Muttaqin sendiri juga diadukan dalam dua perkara, yaitu perkara Nomor 187-PKE-DKPP/VIII/2024 dan 262-PKE-DKPP/X/2024. Keduanya diperiksa secara bersamaan dalam sidang ini.

Dalam sidang ini, Zainul membantah telah menjadi anggota dan partai politik saat mengikuti proses seleksi Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur periode 2024-2029.

"Teradu dengan tegas menolak dan membantah tuduhan Pengadu yang seolah–olah Teradu tercatat menjadi Anggota dan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan," katanya kepada Majelis.

Dalam sidang ini, para Pengadu kedua perkara memang mendalilkan Zainul Muttaqin masih aktif sebagai Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Lombok Timur saat mengikuti proses seleksi KPU Kabupaten Lombok Timur.

Salah satu Pengadu bahkan menyertakan bukti berupa foto Zainul yang "berpose dengan riang" dengan kader PDIP Lombok Timur. Foto tersebut diunggah oleh salah satu akun Facebook dan ramai diperbincangkan di Lombok Timur.

Menurut Zainul, foto tersebut diambil pada medio 2022 dalam sebuah kegiatan yang diadakan oleh yayasan yang bergerak pada sosial kemasyarakatan bernama Rinjani Foundation (RF). Saat itu, kata Zainul, dirinya masih aktif di RF.

"Bahwa terhadap foto yang dimaksudkan oleh Pengadu itu adalah rangkaian kegiatan Rinjani Foundation pada kurun waktu tahun 2022. Pada saat itu Teradu masih aktif di RF dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Dalam hal program dan kegiatan RF sendiri tidak menutup dan membatasi diri dengan semua elemen, golongan dan kelompok tertentu," ungkap Zainul.

Sidang ini dipimpin oleh Ketua Majelis Heddy Lugito didampingi para Anggota Majelis J. Kristiadi, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Ratna Dewi Pettalolo, dan Muhammad Tio Aliansyah.

Dalam sidang ini, DKPP memeriksa dua perkara dugaan pelanggaran KEPP sekaligus, yaitu perkara Nomor 187-PKE-DKPP/VIII/2024 dan 262-PKE-DKPP/X/2024.

Perkara 187-PKE-DKPP/VIII/2024 diadukan oleh Muhamad Syauqi Asyifa' R., sedangkan perkara Nomor 262-PKE-DKPP/X/2024 Subhan yang memberi kuasa kepada Tafsir Marodi dan Riyan Bimanesh.

Muhamad Syauqi Asyifa' R. mengungkapkan bahwa dirinya secara tidak sengaja menemukan foto Zainul Muttaqin yang berpose dengan riang bersama kader PDIP dalam platform Facebook. Selanjutnya, ia mengaku berinisiasi untuk menelusuri kebenaran foto tersebut dengan berkomunikasi dengan sejumlah Pihak.

"Saya mendapat salinan Surat Keputusan DPC PDIP Lombok Timur yang di dalamnya terdapat nama Zainul Muttaqin di posisi Sekretaris PAC PDIP Lombok Timur. SK tersebut tertanggal 13 Nov 2020," katanya, dikutip dari Antara.

Sementara Tafsir Marodi sebagai salah satu pemegang kuasa dalam perkara Nomor 262-PKE-DKPP/X/2024 mengatakan Zainul terdaftar sebagai Sekretaris Pengurus Anak Cabang (PAC) PDIP Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur saat mengikuti proses seleksi KPU Kabupaten Lombok Timur.

Menurut dia, hal ini bertentangan dengan Pasal 21 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyebutkan syarat menjadi Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota adalah tidak pernah menjadi anggota partai politik selama lima tahun sebelum mendaftar.

"Tim Pansel sengaja menutup mata terhadap status Zainul Muttaqin dalam partai politik. Ketua dan Anggota KPU RI juga telah lalai dalam meloloskan Zainul sebagai calon Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur periode 2024-2029," ujar Tafsir, dikutip dari Antara.

Realisasi Pajak DKI Jakarta pada 2024

Related Articles

0 comments

Leave a Reply