Rapat Pemilu dengan DPD, Mendagri Bahas Pendalaman E-Voting

IVOOX.id, Jakarta - DPD RI melakukan rapat pembahasan dan evaluasi pemilu serentak 2019 dengan beberapa pihak pemerintah. Di antaranya Menteri Dalam Negeri, Kapolri, dan Panglima TNI.

Dalam rapat tersebut, Mendagri Tjahjo Kumolo membahas perihal rencana penggunaan siatem elektronik voting (e-voting) untuk pemilu yang akan datang. Ia mengatakan Kemendagri tengah mempelajari lebih dalam mengenai sistem tersebut.

"Mungkin salah satu yang perlu dicermati dalam 5 tahun ke depan adalah apakah sudah saatnya kita menggunakan e-voting," ujar Tjahjo, di gedung DPD, Jakarta, Selasa (7/5).

Tjahjo menngatakan Kemendagri telah mengirim tim untuk mendalami sistem tersebut ke beberapa negara yang sudah menggunakannya. Di antaranya India dan Korea Selatan.

"Kita kirim tim untuk meninjau ke India dan Korsel juga. Kenapa India yang hampir 1 miliar penduduknya bisa e-voting. Tapi karena faktor geografis dan sambungan telekomunikasi membuat kita mendunda pembahasan UU untuk bisa e-voting," ujar Tjahjo.

Selain itu, pembahasan ke depan juga akan dilakukan untuk mengkaji keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemilu serentak. Apakah dalam aturan MK tersebut pemilu harus dilakukan seluruhnya dalam satu hari atau tidak. Begitu juga dengan kemungkinan memisah antara pemilu pusat dan daerah.

"Saya kira nanti akan perlu ada konsultasi dengan MK mengenai keserentakan itu. Jadi nanti apakah dievaluasi apakah Pilpres dan Pileg pisah. Atau Pilpres bersamaan Pilkada, Pileg sendiri. Nanti kita bahas dalam bahasan menyeleruh," ujar Tjahjo.

Sementara itu, Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang (OSO) mengatakan bahwa ia mengapresiasi penyelengaraan Pemilu 2019 berlangsung damai. Meskipun, dia melihat di sana-sini masih ditemukan sejumlah kekurangan.

"Pelaksanaan pemilihan presiden dan wapres, calon anggota DPR, DPRD dan DPD diselesaikan dengan aman. Namun di beberapa titik masih ditemukan permasalahan atau kendala," ujar OSO.

Ia berharap situasi politik yang memanas tidak mengganggu situasi keamanan nasional.