Rapat Dengan Presiden, Menteri Suharso Monoarfa Dapat Mandat Ini dari Jokowi

IVOOX.id, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa menyampaikan bahwa baru saja menjalani rapat dengan Presiden, Wakil Presiden, dan beberapa Menteri.

Rapat tersebut digelar di Istana Merdeka, pada hari Selasa, 5 Januari 2021, seperti dari Keterangan Pers melalui channel YouTube Sekretariat Presiden.

Topik yang dibahas selama rapat berlangsung yaitu tentang reformasi sistem perlindungan sosial yang akan segera diagendakan dalam waktu dekat.

Jangka waktu atau time frame sampai tahun 2024 tentang reformasi tersebut telah dibuat oleh pihak Bappenas.

Situasi pandemi Covid-19 yang dihadapi Indonesia adalah kondisi yang cukup memprihatinkan.

Namun, dibalik kondisi ini terdapat sebuah kebaikan atau hal positif yang bisa menumbuhkan kebiasaan baik bagi masyarakat Indonesia.

Kebiasaan baik tersebut adalah saling membantu antar masyarakat yang melalui program-program bantuan sosial.

Pemerintah juga sudah melakukan hal tersebut selama wabah pandemi berlangsung pada tahun 2020.

Ada beberapa hal yang perlu diperbaiki oleh pihak pemerintah salah satunya yaitu ketepatan data dalam hal penerima bantuan sosial.

Ada beberapa kalangan masyarakat yang tidak berhak menerima bantuan dan ada yang berhak menerima namun belum terdata dengan baik.

Data adalah salah satu faktor penting dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial oleh pemerintah kepada para calon penerima sebagai bentuk perlindungan sosial.

Di mana data berguna untuk mengetahui dan menilai efektivitas penyaluran bantuan sosial dan jaminan sosial.

Ada dua hal yang terkait dalam sistem perlindungan sosial yaitu bantuan sosial dan jaminan sosial.

Bantuan sosial adalah suatu bentuk perlindungan sosial yang sifatnya berupa pemberian kepada masyarakat tertentu dengan persyaratan tertentu, tanpa harus membayar iuran.

Jaminan sosial adalah suatu manfaat yang diperoleh oleh setiap anggota masyarakat atau warga negara, sepanjang mereka mengikuti atau membayar sejumlah iuran.

Pemerintah mengetahui bahwa tidak semua warga negara Indonesia memiliki kemampuan untuk mengikuti dan membayar iuran untuk jaminan sosial.

Kemudian, pemerintah akan melakukan penyusunan atau perancangan ulang terhadap hal-hal yang direncanakan dan akan diintegrasikan kembali mengenai ketepatan data.

Sehingga, Bappenas mendapatkan mandat dari Presiden Jokowi untuk menyusun ulang sistem perlindungan sosial.

Tujuan utama sistem perlindungan sosial yaitu untuk menurunkan tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia.

Tingkat kemiskinan pada level bawah atau extreme poverty yang ada di Indonesia mencapai angka 2,5-3 persen.

Pemerintah berharap persentase tersebut bisa diturunkan secara bertahap sampai tahun 2024 hingga mencapai 0 persen.

Dengan fokus kepada data dan efektivitas sasaran, maka tujuan utama sistem perlindungan sosial tersebut akan bisa terealisasi dengan baik.