Kerja sama itu ditandai dengan teken nota kesepahaman atau MoU oleh Sekjen Kemendes PDTT, Taufik Madjid dengan Sektama BPN, Sarwo Edhy, dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan (PDP), Sugito dan Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan BPN, I Gusti Ketut Astawa.

"Hari ini sudah kita tandatangani, semua bisa di follow up, tidak hanya tanda tangan tapi ada langkah-langkah konkrit, tidak hanya antara Kemendes PDTT dan Badan Pangan Nasional tapi dengan bapak ibu di masing-masing pemerintah daerah," kata Sekjen Taufik Madjid di Hotel Novotel, Mangga Dua, Jakarta Utara, Kamis (11/08/2024).

Sekjen Taufik Madjid berharap, kolaborasi antara Kemendes PDTT dengan Badan Pangan Nasional tersebut dapat menjadi solusi atas krisis pangan dan juga dapat mengentaskan kemiskinan ekstrim sebagaimana telah ditargetkan Presiden Joko Widodo pada 2024 Indonesia harus bebas miskin ekstrim.

"Kita punya resource yang banyak bahkan resource keuangan kita luar biasa, bagaimana Dana Desa ini dipakai untuk mewujudkan ketahanan pangan," jelas Sekjen Taufik Madjid.

Sementara itu, Sarwo Edhy berterima kasih kepada Kemendes PDTT yang telah berinisiasi jalin kerja sama dengan Badan Pangan Nasional yang notabenenya lembaga baru.

Sarwo Edhy mengakui, ketahanan pangan harus digarap dan dimulai dari desa, karena apabila berhasil maka Kecamatan, Kabupaten, Provinsi bahkan Nasional akan selesai.

"Ini sangat strategis karena ketahanan pangan tidak bisa dilepaskan dari pembangunan, kalau perekonomian desa meningkat otomatis Kecamatan meningkat, Kabupaten juga meningkat sehingga Provinsi dan perekonomian nasional akan meningkat," tuturnya.

Sekedar informasi, usai penandatanganan MoU, acara dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Subkomponen 2B, Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan Sistem Akuntabilitas Sosial Tahun Anggaran 2022.

Adapun peserta kurang lebih berjumlah 921 orang, sebanyak 165 peserta hadir secara luring dan 756 peserta lainnya mengikuti secara online, mereka mewakili Dinas PMD sejumlah 33 Provinsi serta Dinas PMD dari 80 Kabupaten Kota Subkomponen 2B serta ada juga perwakilan Kementerian dan Lembaga mitra pembangunan seperti BPN, Kemendagri, Kemenko PMK serta dari Bank Dunia.