Proses Pencapresan Lancar, Beri Kepastian Pelaku Usaha

IVOOX.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pengumuman calon presiden-calon wakil presiden bisa memberikan kepastian kepada pelaku usaha untuk berinvestasi atau menanamkan modal.

"Sekarang sudah jelas. Kalau sudah jelas, semestinya `wait and see`nya akan lebih berkurang," kata Darmin saat ditemui di Jakarta, Jumat (10/8)

Darmin menyakini pengumuman calon presiden-calon wakil presiden ini tidak terlalu mengejutkan investor karena sudah diperkirakan sehingga tidak ada lagi hal yang perlu dikhawatirkan. "Saya kira orang percaya saja, tidak ada yang aneh kan? Kalau ada yang aneh, orang mulai ambil langkah-langkah yang tidak positif," ujarnya, dikutip Antara.

Darmin optimistis pelaku usaha akan kembali berinvestasi, meski saat ini merupakan tahun politik, karena pemerintah sudah berupaya memperbaiki iklim berusaha melalui sistem pelayanan terpadu (OSS).

Sistem OSS ini bertujuan untuk mengundang investasi, terutama yang berbasis ekspor atau subtitusi impor, yang dalam jangka panjang bermanfaat untuk menekan defisit neraca transaksi berjalan.

"Fungsi OSS memang kesana (mendorong ekspor), ketika dirumuskan bersama-sama dengan fasilitas perpajakan seperti `tax holiday`, `tax allowance`, mini `tax holiday` dan `super deduction`," ujar Darmin.

Melalui berbagai kemudahan ini, Darmin mengharapkan kinerja investor kembali menguat pada semester II-2018 agar bisa memberikan kontribusi kepada pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.

"Kita optimistis akan kembali ke angka tujuh persen, walau 70 persen permohonan di sistem OSS adalah merupakan penanaman modal dalam negeri," katanya.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan investasi atau Pertumbuhan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada triwulan II-2018 mencapai 5,87 persen, atau sedikit menurun dari triwulan I-2018 sebesar 7,95 persen.

Pertumbuhan investasi ini didukung oleh seluruh jenis barang modal, terutama jenis mesin karena meningkatnya produksi domestik dan impor yang dibutuhkan untuk mendorong pembangunan infrastruktur.