Program Subsidi Upah, Sosialisasi Harus Lebih Masif dan Jelas

IVOOX.id, Jakarta - Peneliti Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov mendorong sosialisasi rencana pemberian Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk pekerja dirumahkan maupun dikurangi jam kerjanya agar bisa lebih masif dan jelas.

"Masyarakat terlihat belum banyak yang paham mengenai BSU ini," kata Abra dalam diskusi daring di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan masyarakat belum sepenuhnya mengetahui bahwa BSU tersebut nantinya akan diberikan kepada daerah-daerah yang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 dan kepada sektor non-esensial atau sektor tertentu.

"Artinya tidak semua pekerja dapat dan masih banyak yang belum tahu," ujarnya, dikutip Antara.

Meski begitu, Abra sangat mendukung program BSU tersebut di tengah penerapan PPKM ini karena pekerja formal yang dirumahkan atau mengalami pengurangan jam kerja membutuhkan insentif ini.

Namun, ia berharap dukungan tersebut bisa diberikan kepada lebih banyak pekerja lagi dari target pemerintah, yakni 8,8 juta penerima yang merupakan pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

Selain itu, para pekerja yang tidak terdaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan dan memerlukan BSU masih perlu ditelisik lebih dalam oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

Menurut Abra, hal tersebut perlu dilakukan meski sudah terdapat bantuan seperti Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) dan Kartu Prakerja untuk pekerja sektor informal.

"Tapi persoalannya, seberapa cepat mereka bisa mendapatkan bantuan dan bagaimana mekanisme mereka mendapatkan bantuan," tegasnya, dikutip Antara.