Pasalnya kata dia, saat ini dana program LPDP masih sangat besar, yakni kurang lebih sebesar Rp150 Triliun. Menurutnya yang dihentikan pemerintah hanya alokasi anggarannya saja, sementara program LPDP nya masih tetap berjalan.

"Perlu dipahami bahwa penghentian yang dimaksud bukan terkait program beasiswa LPDP-nya. Namun terkait anggaran yang hingga saat ini menumpuk, yakni sebesar kurang lebih Rp150 Triliun dan belum terpakai. Sehingga, program LPDP masih bisa tetap jalan tanpa alokasi anggaran baru," kata Roro dalam keteranganya dikutip, Minggu (21/1/2024).

Setiap tahunnya pemerintah menganggarkan 20 persen dari APBN dikhususkan untuk sektor pendidikan.

Untuk Program LPDP sendiri telah dialokasikan Rp20 triliun pada tahun 2023 dan Rp25 Triliun pada tahun 2024.

Dengan besarnya anggaran yang dikucurkan menurut Roro hal itu perlu mendapat perhatian terkait realisasinya.

"Mengingat anggaran yang cukup besar untuk sektor ini, perlu dikawal dengan baik pembelanjaannya," katanya.

Sehingga menurutnya untuk pengalokasian anggaran baru perlu adanya pertimbangan matang sehingga semua dana dapat terserap dengan tepat, utamanya berkaitan dengan SDM di Indonesia.

"Untuk pengalokasian baru perlu dipertimbangkan agar dapat disalurkan untuk peningkatan kualitas pendidikan. Agar SDM negara Indonesia dapat berdaya saing," katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy sempat memberikan opsi bahwa pemerintah akan menghentikan anggaran pendidikan sebanyak 20 persen yang disalurkan ke dana abadi LPDP.

Tujuannya, agar dana 20 persen dari anggaran itu, dialihkan untuk membenahi riset dan pengembangan perguruan tinggi.

Presiden Salurkan Bantuan Pangan Cadangan Beras

Related Articles

0 comments

Leave a Reply