Presiden Percepat Proses Penerbitan Sertifikat Tanah Wakaf

IVOOX.id, Banten – Presiden Joko Widodo membagikan 351 sertifikat wakaf kepada masyarakat di Masjid Raya Bani Umar, Tangerang Selatan, Banten, Jumat, (22/2).

Menurut Presiden, sertifikat wakaf itu diberikan karena setiap ia masuk ke kampung dan desa selalu terjadi sengketa lahan di banyak tempat di Tanah Air.

Masalah itu jamak terjadi lantaran pengguna maupun pengelola tanah wakaf tidak memiliki sertifikat atas tanah wakaf tersebut.

Persoalan tersebut menjadi salah satu yang ingin ditangani lewat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atau percepatan penerbitan sertifikat tanah.

“Setiap saya ke kampung, masuk ke desa, yang namanya sengketa lahan itu ada di mana-mana. Bukan hanya urusan tanah hak milik, tetapi juga tanah wakaf,” ujarnya.

Penggunaan tanah wakaf yang sertifikatnya telah diterbitkan tersebut di antaranya untuk masjid, musala, pondok pesantren, makam, yayasan, hingga gedung dakwah.

Presiden mengatakan, ketiadaan sertifikat tanah wakaf menjadikan bangunan yang berada di atasnya rawan digugat. Hal serupa itu bahkan juga terjadi di sebuah masjid yang berdiri di pusat Kota Jakarta.

“Bertahun-tahun masjid itu sudah berdiri. Tetapi menjadi masalah setelah tanah di situ harganya per meter Rp120 juta. Ahli waris menggugat tanah itu dan dari masjid belum memiliki sertifikat wakafnya,” ujar Presiden.

Karena itu, pemerintah mempercepat proses penerbitan sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat di seluruh Tanah Air. Termasuk dalam percepatan itu ialah sertifikat bagi tanah-tanah wakaf.

“Di provinsi-provinsi yang lain juga terus kita selesaikan. Terutama untuk tempat-tempat ibadah, musala, surau, masjid, pondok pesantren, dan madrasah,” kata Presiden.

Di sela-sela pembagian sertifikat, Presiden bertemu Karlinah Djaja Atmadja, istri Wakil Presiden ke-4 RI Umar Wirahadikusumah di kediamannya yang berlokasi tepat di samping Masjid Raya Bani Umar, Tangsel, yang dimiliki keluarga Umar Wirahadikusumah.

Jokowi yang ditemani Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Gubernur Banten Wahidin Halim berbincang bersama Karlinah dan keluarganya. Pertemuan tertutuo itu berlangsung sekitar 15 menit.(Adhi teguh)