PRD Dukung Pemerintahan Venezuela Pimpinan Presiden Nicolas Maduro Moros

IVOOX.id, Jakarta -- Partai Rakyat Demokratik (PRD) menyatakan dukungan penuh kepada Presiden Republik Bolivarian Venezuela, Nicolas Maduro Moros, untuk menjalankan pemerintahannya secara berdaulat.

Hal ini disampaikan Ketua Umum PRD Agus Jabo Priyono melalui keterangan pers di Jakarta, Senin (4/2/20019).

Selanjutnya Jabo menegaskan bahwa PRD mengecam Donald Trump yang mendukung upaya kudeta dari oposisi.

“Kami juga mengecam Presiden AS Donald Trump yang telah mendukung upaya kudeta oleh kalangan oposisi di bawah pimpinan Juan Guaido. Donald Trump menyatakan dukungannya pada Juan Guaido yang mengangkat dirinya sendiri sebagai “presiden sementara” Venezuela, sementara pemerintahannya menolak hasil pemilu demokratis yang dimenangkan Nicolas Maduro Desember 2018 lalu.” tegasnya.

Menurut Jabo sangat jelas bahwa penolakan Amerika Serikat (AS) atas Nicolas Maduro yang didasarkan pada tuduhan “diktator dan otoriter” adalah muslihat semata.

“Alasan sesungguhnya adalah karena minyak bumi yang dimiliki oleh Venezuela sebagai cadangan terbesar di dunia.” ungkapnya.

Sejak awal, hampir dua dekade lalu, dirinya menjelaskan AS dan sekutunya tidak menyukai Revolusi Bolivarian.

“Kudeta terhadap Hugo Chavez di tahun 2002 adalah salah satu bukti kuat bahwa gangguan kedaulatan bukan hal baru bagi Venezuela dan akan terus dilakukan apabila tidak ada tekanan internasional yang cukup kuat terhadap Amerika Serikat.” jelas Jabo.

Dirinya menyatakan bahwa Revolusi Bolivarian telah mengubah peruntukkan kekayaan alam Venezuela kepada rakyat lewat misi-misi sosial yang sangat besar di bidang pangan, pendidikan, kesehatan, pertanian, perumahan, dan lain-lain.

“Bahkan di tengah krisis Pemerintahan Maduro masih membangun lebih dari dua juta unit rumah untuk rakyat selama empat tahun terakhir. Pemerintahan Republik Bolivarian Venezuela juga telah menunjukkan solidaritasnya yg besar terhadap rakyat dibelahan dunia lain termasuk indonesia saat mengalami bencana alam mulai dari Aceh, Lombok, Sulawesi Tengah.” ungkap Jabo.

Masih kata Jabo eskalasi kekerasan dari pihak oposisi yang berlangsung beberapa hari ini banyak diliput oleh media massa.

“Tapi tidak diberitakan bahwa di saat yang sama ratusan ribu rakyat Venezuela juga turun ke jalan untuk mempertahankan kedaulatannya.” tuturnya.

Lebih lanjut Jabo mengungkapkan sanksi, upaya isolasi, sampai dengan percobaan kudeta yang dilakukan AS dan sekutunya terhadap Pemerintah Venezuela adalah suatu kejahatan internasional yang tidak boleh didukung oleh siapapun yang menjunjung tinggi kedaulatan setiap negara-bangsa, termasuk Pemerintah Republik Indonesia.

“Hanya Rakyat Venezuela yang mempunyai hak untuk menentukan model pembangunannya, baik di lapangan ekonomi, politik maupun budaya.” pungkasnya. (Adhi Teguh)