Polri Temukan Ribuan Petani Tidak Bisa Mendapat Pupuk Subsidi

IVOOX.id – Polri melalui Satgassus Pencegahan Korupsi Polri mendapatkan temuan masih banyaknya petani dengan kriteria berhak mendapatkan pupuk bersubsidi namun tidak bisa mendapatkan pupuk lantaran belum terdaftar di sistem elektronik E-RDKK milik Kementerian Pertanian.

Ketua Tim Satgassus Pencegahan Korupsi Polri, Hotman Tambunan mengatakan, temuan tersebut diperoleh usai melakukan pemantauan penyaluran pupuk subsidi di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat NTT.

"Di kedua kabupaten tersebut masih banyak petani bahkan mencapai ribuan yang seharusnya secara kriteria berhak mendapatkan pupuk bersubsidi, tidak bisa mendapatkan pupuk bersubsidi karena belum terdaftar di E-RDKK," ujar Hotman dalam keteranganya pada Minggu (23/6/2024).

Hotman mengatakan masih banyaknya petani yang belum terdaftar di E-RDKK disebabkan oleh belum padu padannya nomor NIK petani dengan data Dukcapil dan tidak cukupnya waktu untuk melakukan input data di E-RDKK.

"Satgassus menyarankan agar segera data NIK petani dipadupadankan dengan data Dukcapil dan kemudian segera mendaftarkan mereka di data Simluhtan dan data E-RDKK," katanya.

Lebih lanjut Hotman meminta Kementerian Pertanian RI untuk memberikan waktu kepada Pemda untuk melakukan input data E-RDKK dan memberi kebebasan kepada Dinas Pertanian Kabupaten melakukan perubahan E-RDKK nya dalam batas yang diperbolehkan oleh Permentan menyesuaikan dengan kemampuan pendataan masing-masing kabupaten.

Selain itu, Satgassus kata Hotman juga menemukan masih banyaknya kartu tani yang belum disalurkan pihak bank kepada para petani, sehingga jatah pupuk subsidi tak bisa ditebus.

"Dari hasil pengamatan Satgassus dan berdasarkan persepsi petani di NTT akan kartu tani, maka Satgassus menyarankan untuk tahun depan agar penebusan pupuk bersubsidi di NTT cukup menggunakan satu mekanisme yaitu penebusan dengan menggunakan KTP," ujarnya.