Polisi Naikkan Status Dugaan Pemerasan Terkait Korupsi Mentan

IVOOX.id - Polda Metro Jaya secara resmi meningkatkan status perkara yang menyangkut dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanganan kasus korupsi mentan di Kementerian Pertanian pada tahun 2021. 

Keputusan ini diambil setelah gelar perkara yang dilakukan pada Jumat (6/10/2023) menemukan unsur pidana dalam kasus tersebut, sehingga perkara ini akan naik ke tahap penyidikan.

"Dari hasil gelar perkara dimaksud, selanjutnya direkomendasikan untuk dinaikkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan," ujar Kombes Ade Safri Simanjuntak, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, kepada wartawan, Sabtu (7/10/2023).

Ade Safri menyebutkan hasil gelar perkara tersebut menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan status dugaan pemerasan terkait perkara Korupsi Mentan dari penyelidikan ke penyidikan. 

Meskipun statusnya telah naik, belum ada penetapan tersangka dalam kasus ini. Ade Safri mengungkapkan bahwa pihaknya akan terus mencari tersangka dalam perkara ini.

"Selanjutnya, akan diterbitkan surat perintah penyidikan untuk melakukan serangkaian penyidikan, guna mencari dan mengumpulkan bukti yang akan membantu dalam mengungkap tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka," ujarnya.

Sebelumnya, Syahrul Limpo terlibat dalam dugaan kasus korupsi penempatan pegawai di Kementerian Pertanian yang sedang diselidiki oleh KPK. Ia telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Pertanian atas kasus tersebut. 

Di sisi lain, Polda Metro Jaya juga menerima laporan dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK kepada Syahrul. Politikus NasDem tersebut telah diperiksa sebagai saksi sebanyak tiga kali.

Namun, Ketua KPK, Firli Bahuri, membantah tudingan pemerasan tersebut. Firli menyatakan bahwa informasi tersebut tidak benar dan pimpinan KPK tidak pernah melakukan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo terkait pengusutan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian.

"Kita memahami tentang informasi yang beredar, apa yang jadi isu sekarang, tentu harus kita pahami. Kita sampaikan bahwa hal tersebut tidak benar dan tidak pernah dilakukan pimpinan KPK," kata Firli di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (5/10/2023).