Pimpinan DPR Minta Pemerintah Segera Ajukan Revisi APBN 2020 Hadapi Corona

IVOOX.id, Jakarta - Wakil Ketua DPR-RI Bidang Industri dan Perdagangan Rachmat Gobel meminta Pemerintah segera mengajukan revisi atau perubahan APBN 2020 untuk memperkuat efektivitas dan fleksibilitas penggunaan APBN 2020 oleh pemerintah dalam menghadapi penanganan COVID-19 dan dampaknya terhadap ekonomi.

"Sejumlah target atau asumsi APBN 2020 besar kemungkinan tidak tercapai, apalagi pemerintah memerlukan biaya besar untuk penanganan wabah COVID-19. DPR akan memberikan dukungan penuh kepada Pemerintah," kata Rachmat dalam siaran pers di Jakarta, Selasa (24/3).

Rachmat yang juga anggota Komisi XI DPR RI itu menjelaskan, APBN 2020 yang disahkan pada September 2019 antara lain menargetkan pendapatan negara mencapai Rp 2.233,2 triliun dan belanja negara mencapai Rp 2.528,8 triliun.

Dengan demikian defisit direncanakan sebesar Rp307,2 triliun. Anggaran ini disusun berdasarkan asumsi antara lain pertumbuhan PDB 5,3 persen, inflasi 3,1 persen, dan nilai tukar Rp14.000 per dollar AS.

“Melihat perkembangan situasi saat ini dan perkiraan ke depan, rasanya sulit asumsi atau target APBN 2020 bisa tercapai. Untuk itu harus segera dilakukan revisi,” ujar Rahmat, dikutip Antara.

Menurut Rahmat, revisi APBN 2020, tidak hanya soal penerimaan dan belanja negara, yang lebih penting itu adalah revisi terhadap alokasi anggaran ke setiap sektor ataupun kementerian dan lembaga.

“Prioritas anggaran saat ini dan ke depan akan sangat berbeda dengan sebelumnya. Prioritas APBN 2020 ke depan untuk membiayai penanganan penyebaran COVID-19 pada masyarakat dan dampaknya ekonominya, terutama terhadap masyarakat lapisan bawah agar kehidupan mereka tidak kian terjepit,” katanya.

Langkah penanganan Covid-19 dipastikan akan menekan pertumbuhan ekonomi sehingga akan berdampak pada lapangan kerja dan penghasilan masyarakat.

Ia mengatakan, dampak perlambatan ekonomi akibat virus Corona juga telah menyebabkan menurunnya realisasi penerimaan pajak.

Politisi dari Partai Nasdem ini mengutip data Kementerian Keuangan, hingga akhir Februari 2020, realisasi penerimaan pajak baru mencapai Rp152,9 triliun atau lebih rendah 5 persen dibanding periode yang sama tahun 2019.

Penurunan terutama dialami pada penerimaan PPh Migas yang baru mencapai Rp 6,6 triliun atau turun 36,8 persen dibandingkan tahun lalu.

"Indonesia harus menyiapkan diri untuk menghadapi skenario terburuk agar tidak memicu dampak yang tidak diinginkan terhadap kehidupan bangsa. Saatnya bekerja cepat dan bersinergi menghadapi situasi sulit ini. Tidak ada lagi waktu untuk berdebat, untuk itu pemerintah dituntut memberi arah dan tindakan yang tegas,” katanya.