Peringkat S&P Bukti Berjalannya Reformasi Anggaran

iVOOXid, Jakarta - Kepala Ekonom PT. Bank Tabungan Negara Persero Tbk (BTN) Winang Budoyo mengatakan kenaikan peringkat surat utang Indonesia menjadi layak investasi (investment grade) oleh Standard and Poors menjadi bukti telah berjalannya reformasi anggaran dalam postur APBN.

Hal itu, terutama untuk mendorong belanja yang produktif dengan tetap mengurangi risiko pelebaran defisit anggaran.

Winang di Jakarta, Jumat (19/5/2017), mengatakan saran dari S&P terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia sejak dua tahun terakhir, sudah diterjemahkan pemerintah dalam perumusan APBN.

"Jadi usaha pemerintah untuk memperbaiki kinerja fiskal dan APBN lebih sehat itu sudah 'on the rght track'," kata Winang.

Winang mengatakan dampak dari kenaikan peringkat oleh S&P ini sudah terlihat di pasar modal pada Jumat sore ini, dan dampaknya akan berlanjut di pasar modal dan juga pasar uang, di awal pekan depan.

"Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sudah melejit," ujar dia.

IHSG Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat sore, ditutup menguat ke posisi 5.791 poin sekaligus mencatatkan rekor tertinggi sepanjang sejarah di industri pasar modal.

IHSG BEI ditutup naik 146,43 poin atau 2,59 persen menjadi 5.791,88 poin. Sementara itu kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 bergerak menguat 28,94 poin (3,07 persen) menjadi 970,39 poin.

"Perdagangan saham hari ini (19/5) didorong oleh sentimen S&P yang menaikkan peringkat Indonesia menjadi BBB- (triple B minus) atau 'investment grade'," kata Analis NH Korindo Securities Bima Setiaji.

Pada Jumat siang ini, S&P menaikkan peringkat surat utang Indonesia menjadi layak investasi (investment grade) dengan tingkat BBB- dari sebelumnya BB+, dan berprospek stabil (stable).

Penaikan peringkat utang Indonesia tersebut karena berkurangnya risiko fiskal seiring lebih realistisnya postur anggaran pemerintah. S&P mengatakan dengan postur anggaran fiskal yang lebih realistis, maka potensi pelebaran defisit anggaran dapat menurun secara signifikan.

"Langkah ini juga dapat mengurangi risiko peningkatan rasio utang pemerintah dan beban pembayaran bunga," tulis S&P dalam kajiannya.

S&P juga mempertimbangkan rasio utang Indonesia terhadap PDB yang berada dalam level moderat di kisaran 30 persen. (ant)