Perekonomian Nasional Harus Disiapkan Hadapi Potensi Krisis Global

IVOOX.id, Medan - Perang dagang antara Amerika Serikat dengan China dan kebijakan penaikan suku bunga acuan oleh Bank Sentral AS telah berdampak pada memburuknya kondisi perekonomian global yang mengarah pada krisis.

"`Winter is coming`. Musim dingin panjang pada perekonomian global sudah mulai. Untuk itu sistem keuangan Indonesia harus disiapkan menghadapi krisis ekonomi yang mungkin akan datang," kata pengamat ekonomi Raden Pardede pada seminar nasional Peran dan Fungsi Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan dalam Sistem Keuangan Indonesia di Medan, Kamis (1/11).

Ia menjelaskan perang dagang antara dua raksasa ekonomi dunia itu telah berdampak pada ekspor dan impor sejumlah negara pasar berkembang termasuk Indonesia, ditambah dengan kebijakan peningkatan suku bunga oleh bank Sentral AS yang mendorong aliran mata uang dolar AS kembali ke AS, mengakibatkan depresiasi sejumlah mata uang termasuk rupiah.

"Kondisi ke depan sulit diperkirakan, oleh karena itu langkah terbaik adalah menata sistem keuangan kita yang lebih baik agar siap menghadapi krisis," katanya.

Raden Pardede mengatakan otoritas sistem keuangan Indonesia yakni Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Keuangan harus bekerja sama erat dalam menjaga stabilitas keuangan, mulai dari penyusunan regulasi yang prudent, supervisi yang komprehensif dan terintegrasi, pencegahan dan pemulihan dari tekanan sistem keuangan.

"Persaingan tidak ada, kerja sama yang saling memahami tugas masing-masing sangat diperlukan," katanya.

Hal senada diungkapkan Asisten Gubernur BI Filianingsih Hendarta yang turut dalam acara tersebut, bahwa tantangan sistem keuangan Indonesia ke depan semakin berat dengan berbagai kondisi yang sedang dan akan berlangsung.

Ia memperkirakan perang dagang masih akan berlangsung lebih lama, sementara Bank Sentral AS (The Fed) kemungkinan akan menaikkan suku bunga sekali lagi pada akhir tahun ini dan dua kali lagi pada tahun 2019.

"Oleh karena itu seluruh otoritas keuangan di Indonesia harus bergandeng tangan dan dengan semangat kolaborasi antar-lembaga untuk kerjasama menghadapi kondisi di masa depan," katanya, dikutip Antara.

Filianingsih mengatakan, salah satu upaya menyiapkan sistem keuangan menghadapi krisis adalah mengadakan Simulasi Krisis Nasional yang melibatkan ke-empat lembaga itu, yang akan dilaksanakan pada 8 November 2018.

Berbagai hal akan diuji dalam simulasi itu antara lain peraturan dan hukum, sumberdaya dan pendanaan dan kerjasama antarlembaga.

Sementara itu Direktur Eksekutif Klaim dan Resolusi Bank LPS Ferdinan Dwikoraja Purba mengatakan, dari dalam negeri juga muncul tantangan yakni hadirnya industri teknologi finansial (fintech) yang mendorong persaingan sehingga perbankan dituntut lebih efisien dalam operasionalnya. Hal itu menjadi tantangan bagi LPS untuk menjaga kepercayaan dan kepastian bagi seluruh stakeholder.

Hingga September 2018 ada 1.901 bank yang dijamin oleh LPS, terdiri dari 115 bank umum (102 konvensional dan 13 syariah) dan 1.787 Bank Perkreditan Rakyat (1.620 konvensional dan 167 syariah). Jumlah rekening yang dijamin mencapai 99,90 persen dari total rekening atau setara dengan 265.097.331 rekening, sedangkan nominal simpanan yang dijamin mencapai Rp2.419,7 triliun atau 52,61 persen dari total simpanan. Nilai rekening yang dijamin adalah hingga Rp2 miliar.