Penyebab Peremajaan Sawit Masih Jauh dari Target

IVOOX.id - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Ekonomi) mencatat program peremajaan sawit rakyat (PSR) baru terealisasi sekitar 50 ribu hektare (Ha) per tahun sejak 2017. 

Menko Ekonomi Airlangga Hartarto menyatakan jumlah tersebut jauh dari target yang ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakni 180 Ha per tahun.

Hal itu disampaikan Airlangga dalam Rapat Koordinasi Nasional tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB) Tahun 2019-2024.

"Rata-rata (PSR) kita baru mencapai sekitar 50 ribu Ha per tahun dan ini kurang dari 30% dari target yang waktu itu dicanangkan Bapak Presiden 180 ribu Ha per tahun," kata Airlangga di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Kamis (28/3/2024).

Menurut Airlangga, salah satu penyebab mandeknya program PSR itu lantaran para petani merasa kesulitan dengan aturan yang mewajibkan petani sawit rakyat harus memiliki sertifikat tanah dan juga rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Lantas kata dia pemerintah akan melakukan revisi Peraturan Kementerian Pertanian sehingga syarat PSR yang diajukan petani sawit bisa lebih dipermudah.

Kemudian, upaya lain untuk mempercepat realisasi PSR ini kata Airlangga, pemerintah akan memberikan dana PSR hingga dua kali lipat bagi petani sawit rakyat, dari Rp 30 juta per Ha menjadi Rp 60 juta per Ha.

"Pemerintah turut menyalurkan dana PSR melalui BPDPKS sebesar Rp 9,25 triliun dengan luas lahan 331.007 Ha dan pemerintah akan meningkatkan biaya untuk PSR dari Rp 30 juta, jadi Rp 60 juta per Ha," jelas Airlangga.

"Kita berharap dengan kenaikan biaya menjadi Rp 60 juta itu nanti tidak hanya di tahun pertama, tapi tahun kedua dan ketiga bisa dibiayai untuk penghidupan para pekebun," ucap Airlangga.