Penuhi Perjanjian Paris Soal Perubahan Iklim, RI Butuh USD479 Miliar

IVOOX.id, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan untuk mengatasi perubahan iklim atau climate change, khususnya menurunkan karbondioksida (CO2) dibutuhkan dana sebesar 479 miliar dolar AS.

“Kami menghitung berapa biaya yang harus kami keluarkan untuk mengurangi emisi CO2 sebagai bagian dari Perjanjian Paris,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam Sustainable Future Forum di Jakarta, Selasa.

Indonesia sendiri meratifikasi Perjanjian Paris atau Paris Agreement yang di dalamnya terdapat komitmen Nationally Determined Contribution (NDC) pada 2016.

Berdasarkan dokumen NDC, Indonesia berkomitmen menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 29 persen melalui kemampuan sendiri dan 41 persen melalui dukungan internasional pada 2030.

Sri Mulyani menjelaskan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen dibutuhkan 365 miliar dolar AS, sedangkan 479 miliar dolar AS digunakan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 41 persen.

“Untuk pengurangan 29 persen membutuhkan pembiayaan 365 miliar dolar AS, untuk memenuhi janji itu. Untuk 41 persen termasuk bahkan lebih dan 479 miliar dolar AS untuk mewujudkan komitmen itu,” ujar Menkeu Sri Mulyani.

Sri Mulyani menuturkan hal ini membuat Indonesia membutuhkan banyak pendanaan atau investasi sehingga pemerintah melibatkan sektor swasta demi memenuhi komitmen Indonesia tersebut.

Oleh sebab itu ia mengatakan pemenuhan pendanaan itu membutuhkan kebijakan dan akses teknologi agar terwujud berbagai inovasi seperti menerbitkan obligasi berwawasan lingkungan atau Green Bond.

Selain itu pemerintah juga membuat blended finance agar dapat membuat platform untuk filantropi, sektor swasta dan lembaga multilateral supaya mereka bisa berpartisipasi dalam pembiayaan ini.

Tak hanya itu, Sri Mulyani memastikan Indonesia sangat bekerja erat dengan forum G20 serta The Coalition of Finance Ministers for Climate Action untuk menentukan arah kebijakan dalam mengatasi perubahan iklim ke depan.

“Ini forum yang sangat penting bagi kami untuk tidak hanya membahas bagaimana kami membiayai komitmen ke rantai swasta, tetapi untuk mengkatalisasi pembiayaan untuk sektor swasta,” kata Menkeu Sri Mulyani, dikutip Antara.