Pengembangan Wisata Alam di Papua Mendapat Dukungan Komisi IV DPR RI

IVOOX.id, Jakarta - Program dan kebijakan KLHK dalam pengembangan wisata alam di Papua mendapat dukungan dari Komisi IV DPR RI. Dukungan tersebut disampaikan pada acara Rapat Koordinasi (Rakor) Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi LHK Ekoregion Papua yang diselenggarakan oleh KLHK di Jayapura (2/8).

Rakor Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi LHK Ekoregion Papua diselenggarakan KLHK sebagai rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun RI ke-74: SDM Unggul Indonesia Maju. Selain dibuka oleh Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono, Rakor tersebut juga menghadirkan narasumber antara lain Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi, KRT Darori Wonodipuro, Yus Sudarso, Rahmad Handoyo, Fadholi dan Kasiyah.

Bambang Hendroyono pada Rakor tersebut memberikan penekanan akan pentingnya penyesuaian Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) 2010-2030, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, langkah-langkah korektif KLHK sejak tahun 2015-2019, serta arahan penyusunan Rencana Kerja 2020.

"RKTN 2010-2030 perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian, dengan RPJMN 2020-2024 dan langkah-langkah korektif yang telah dan akan dilaksanakan KLHK, serta dijadikan dasar penyusunan Rencana Kerja 2020" ujar Bambang.

Pada Rakor tersebut, Komisi IV DPR RI berkesempatan untuk melakukan dialog dengan para peserta usai kunjungan kerja ke Taman Wisata Alam (TWA) Teluk Youtefa. Wakil Ketua Komisi IV, Viva Yoga Mauladi menyampaikan, “Komisi IV DPR RI memberikan apresiasi kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE). Meskipun dengan keterbatasan anggaran dan personil Polisi Kehutanan, namun tetap semangat mengelolaan kawasan konservasi yang luasnya lebih dari 1 juta hektar".

Saat melakukan kunjungan kerja ke TWA Teluk Youtefa yang merupakan ikon wisata alam masyarakat Jayapura, Komisi IV DPR RI mengusulkan penambahan perahu wisata dan bagan terapung yang dilengkapi dengan restoran terapung. "Perahu wisata dan bagan terapung yang dilengkapi restoran terapung yang akan diadakan oleh Balai Besar KSDA Papua ini nantinya dikelola oleh masyarakat Teluk Youtefa. Lebih lanjut, ini juga akan melengkapi fasilitas Jembatan Merah yang telah diresmikan oleh Presiden RI beberapa waktu yang lalu," ujar Fadholi, anggota Komisi IV.

Anggota Komisi IV, Darori Wonodiningrat yang turut hadir juga memberikan masukan kepada KLHK. “Rentang kendali KLHK sangat luas (13 Eselon I) sehingga diperlukan Wakil Menteri LHK.  Selain itu, kami juga mengusulkan agar UPT Direktorat Jenderal KSDAE dapat melakukan penegakan hukum di wilayahnya, tidak harus menunggu dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum yang tidak selalu ada di provinsi atau hanya setingkat Eselon IV,” ujar Darori.

"Hasil kunjungan kerja ini akan dijadikan bahan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Direktur Jenderal KSDAE, sehingga dapat dilakukan penambahan personil (dengan persetujuan Kemenpan Dan RB), penambahan peralatan, maupun anggaran" tambah Viva Yoga.

Rakor tersebut dihadiri oleh Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Badan, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Kepala Biro dan Kepala Pusat lingkup Setjen, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua dan seluruh Kepala Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) KLHK di wilayah Papua dan Papua Barat.

Menanggapi masukan dari Komisi IV DPR RI tersebut, Bambang memberikan arahan. “Kepada Sekretaris Ditjen/Irjen/Badan, Kepala Pusat, Kepala Biro dan Kepala UPT KLHK agar menindaklanjuti arahan Anggota Komisi IV DPR RI. Dengan pelaporan yang baik, program dan kebijakan KLHK dapat disampaikan kepada publik dan seluruh pihak demi kesejahteraan rakyat Indonesia,” tutup Bambang.