Pemerintah Diminta Maksimalkan Vokasi Untuk Dorong Ekonomi Digital

IVOOX.id, Jakarta - Pemerintah perlu lebih mengembangkan ekonomi digital di Nusantara dengan mengeluarkan kebijakan yang benar-benar mendukung optimalisasi peranan pendidikan vokasi guna menciptakan SDM bidang literasi digital yang memadai.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Indra Krishnamurti dalam rilis di Jakarta, Minggu (17/3), mengatakan, mengoptimalkan pendidikan vokasi membutuhkan kerja sama banyak pihak, seperti pemerintah daerah dan juga industri.

"Sinergi keduanya diharapkan bisa membuat kurikulum dan pengajaran yang diterapkan menjadi tepat sasaran karena sesuai dengan kebutuhan industri," ucap Indra Krishnamurti.

Pemerintah daerah, lanjutnya, harus mampu mengidentifikasi potensi daerahnya agar bisa dikembangkan dan disesuaikan dengan kurikulum dan industri yang ada di daerah tersebut.

Sedangkan terkait pengembangan ekonomi digital yang diharapkan mampu menyentuh semua sektor, pemerintah daerah juga sebaiknya memiliki perencanaan yang matang soal pengembangan fasilitas SMK yang mendukung kegiatan praktek para siswa.

"Pengembangan pendidikan vokasi masih menemui banyak hambatan. Di antaranya adalah mengenai kurangnya fasilitas penunjang, tempat praktek dan juga laboratorium. Kurangnya fasilitas ini menyebabkan para siswa yang menempuh pendidikan vokasi tidak memiliki cukup sarana untuk mengembangkan keahliannya dan sulit mengikuti perkembangan industry," ungkap Indra, dikutip Antara.

Idealnya, SMK memiliki laboratorium yang dilengkapi dengan alat / teknologi terbaru untuk memudahkan mereka melakukan workshop atau lokakarya.

Aktivitas lokakarya tersebut nantinya akan sangat membantu mereka untuk bisa mempraktekkan keilmuannya agar bisa digunakan di dunia pekerjaan nantinya.

Selain itu, ujar dia, pendidikan vokasi seharusnya mengedepankan pelatihan keterampilan praktis yang sangat bergantung pada alat.

"Dengan maraknya fokus pemerintah untuk menyiapkan lulusan pendidikan vokasi yang siap bersaing di era industri 4.0, pemerintah jangan sampai lupa untuk mengurusi demand industri yang saat ini ada dan masih belum terpenuhi. BPS mencatat mayoritas dari total pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia merupakan lulusan SMK. Hal ini menandakan bahwa lulusan SMK tidak terserap dengan baik ke industri," jelas Indra, dikutip Antara.