Pemprov Jateng Berhasil Hemat Rp1,2 Triliun pada 2018

IVOOX.id, Semarang - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) berhasil menghemat anggaran hingga Rp1,2 triliun pada 2018 setelah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

"Dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pemprov Jateng berhasil memangkas ribuan kegiatan atau sekitar 80,84 persen kegiatan di Jateng selama 2018, dari yang semula 4.646 kegiatan, hanya menjadi 890 kegiatan saja," kata Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo di Semarang, Kamis (14/2).

Menurutnya, sejak diterapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemprov Jateng terjadi sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang terukur serta akuntabel.

"Sehingga kegiatan-kegiatan yang tidak perlu dapat dipangkas, seluruh pemanfaatan anggaran negara kemudian sesuai dengan target-target yang telah ditetapkan. Dan yang paling penting, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat mengurangi kebocoran anggaran," ujarnya.

Ia menyebutkan anggaran dari APBD yang dihemat dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut kemudian dialokasikan untuk program lain, seperti peningkatan kualitas hidup masyarakat, biaya pengembangan sekolah, pengembangan bidang keagamaan, infrastruktur, transportasi dan sebagainya.

"Kalau sebelumnya sektor itu tidak dianggarkan, maka dapat dikerjakan menggunakan dana tersebut," ujar politikus PDI Perjuangan itu.

Capaian itu, lanjut Ganjar merupakan kerja keras yang dilakukan jajaran Pemprov Jateng dan seluruh jajaran pemerintah kabupaten/kota yang kemudian berlomba untuk dapat mewujudkan birokrasi bersih serta akuntabel.

Seperti diketahui, Pemprov Jateng telah menerapkan sistem "e-planning" dan "e-budgeting" yang terintegrasikan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sejak 2014.

Ganjar mengajak seluruh bupati dan wali kota di Jateng untuk terus berkomitmen dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara optimal untuk percepatan reformasi birokrasi demi meraih kepercayaan masyarakat.

Hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada 2017, Pemprov Jateng meraih predikat BB, sedangkan 2018, hasilnya baru akan disampaikan di Makassar pada 19 Februari 2019.

Ganjar membocorkan jika akan mendapat predikat A, namun sekali lagi orang nomor satu di Jateng itu menekankan jika ini tidak hanya sekedar performa, namun kesadaran bahwa seluruh pengelolaan anggaran negara harus efisien, peruntukkannya benar dan akuntabel.