Pemprov Ingin Pertahankan Mayoritas Saham di Bank Riau

iVooxid, Pekanbaru - Pemprov Riau ingin mempertahankan dominasi sebagai pemegang saham mayoritas di Bank Riau-Kepri (BRK), dengan menyiapkan sejumlah strategi untuk menambah modal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sekda Provinsi Riau Ahmad Hijazi di Pekanbaru, Senin (23/1/2017), mengatakan butuh komitmen politik dari legislatif dan eksekutif berupa payung hukum peraturan daerah untuk menambah penyertaan modal.

"Kendala dalam penyertaan modal adalah butuh persetujuan DPRD dalam bentuk Perda (Peraturan Daerah). Perlu komitmen politik bersama," katanya.

Wacana penyertaan modal Pemprov Riau sebenarnya sudah mengemuka sejak 2016, bahwa Pemprov Riau akan menambah modal hingga sebesar Rp300 miliar, yang akan direalisasikan pada 2017 melalui APBD. Namun, ia mengatakan hal itu tidak bisa diwujudkan karena belum ada payung hukumnya.

"BUMD yang paling butuh tambahan modal adalah Bank Riau-Kepri, karena butuh pertahankan saham kita sebagai pemegang saham mayoritas," kata Ahmad Hijazi menjelaskan urgensi penambahan modal tersebut.

Berdasarkan data Dinas Pendapatan Provinsi Riau, bagian laba dari penyertaan modal Pemprov Riau di BRK pada 2015 mencapai sekitar Rp130,648 miliar. Dominasi Pemprov Riau dalam pemegang saham akan menguntungkan karena bisa memberi kewenangan menentukan kebijakan bank tersebut secara internal.

Selain melakukan pengusulan ke DPRD, lanjutnya, Pemprov Riau juga tengah mengkaji kemungkinan penggunaan dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada APBD 2016, yang diperkirakan mencapai Rp1,5 triliun untuk penyertaan modal.

Strategi tersebut juga perlu persetujuan dari DPRD dan dituangkan dalam bentuk Perda, karena selama ini SILPA peruntukannya sudah jelas dalam APBD. Padahal, kalau dana SILPA bisa dialihkan, ia menilai hal itu bisa membuat neraca keuangan daerah semakin sehat.

"Sedang kita bahas rencana itu," ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPK RI, Harry Azhar Aziz, yang menjadi pembicara dalam seminar menilai, kinerja laporan keuangan Bank Riau-Kepri sebagai BUMD sudah sangat baik. Ia berpesan apabila bank pembangunan daerah tersebut butuh penyertaan modal baru dari APBD, maka perlu ada kajian yang jelas berkorelasi meningkatkan standar kesejahteraan warga Riau.

"Diharapkan agar uang yang masuk ke BUMD bisa terukur untuk tingkatkan kesejahteraan. Pastikan itu bisa mengurangi kesenjangan pendapatan per kapita, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran," kata Harry Azhar Azis. (ant)