Pemerintah Targetkan Tingkat Inklusi Keuangan 90% Pada 2024

IVOOX.id, Jakarta - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan tingkat inklusi keuangan Indonesia yang saat ini sebesar 76,19 persen dapat meningkat menjadi 90 persen pada 2023-2024.

Airlangga Hartarto, usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, mengatakan beberapa upaya pemerintah untuk mencapai tingkat inklusi keuangan itu adalah dengan mengintegrasikan kebijakan bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dengan program yang diinisiasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BI, seperti Bank Wakaf Mikro.

Integrasi kebijakan tersebut, lanjut Airlangga Hartarto, untuk membuat produk dan jasa keuangan digunakan oleh masyarakat yang belum memiliki produk dan jasa keuangan tersebut (unbankable).

"Presiden minta mengintegrasikan program, mulai program untuk membuat masyarakat tidak unbankable dari PKH didorong dengan program inklusi keuangan. Kemudian Presiden juga menargetkan bahwa inkkusi keuangan ini dalam 3-4 tahun ke depan bisa dinaikkan menjadi 90 persen," ujar dia, dikutip Antara.

Adapun tingkat Inklusi Keuangan adalah parameter yang mengukur akses masyarakat terhadap berbagai layanan keuangan formal.

Di rapat terbatas mengenai Strategi Nasional Keuangan Inklusif itu, Presiden Jokowi menyebut tingkat inklusi keuangan Indonesia yang sebesar 76,19 persen di 2019 masih lebih rendah dibanding negara-negara Asia Tenggara. Menurut Presiden, tingkat inklusi keuangan RI masih lebih rendah dibanding Singapura yang mencapai 98 persen, Malaysia 85 persen, dan Thailand 82 persen.

Terdapat beberapa upaya yang ditekankan Presiden untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan yakni pertama, memprioritaskan perluasan dan kemudahan akses layanan keuangan formal di seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu juga, kata Presiden Jokowi, lembaga keuangan mikro, bank wakaf mikro harus diperluas agar mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang tidak terjangkau oleh layanan perbankan.

"Kedua, layanan keuangan digital berbasis internet. Ini harus terus dikembangkan karena kita ingat negara kita merupakan negara kepulauan sehingga kita perlukan layanan keuangan digital yang berbasis internet," ujarnya.

Kemudian, ketiga adalah perluasan akses layanan keuangan formal yaitu pendalaman sektor jasa keuangan dengan menggali potensi literasi dan inklusi keuangan di sektor jasa keuangan nonbank seperti asuransi, pasar modal, pegadaian, dan dana pensiun.

"Terakhir terkait perlindungan terhadap konsumen sehingga masyarakat dengan mudah, aman, dan nyaman bisa mengakses keuangan formal. Sehingga kepercayaan masyarakat merupakan hal yang pentingdan mutlak bagi industri jasa keuangan," ujar dia, dikutip Antara.