Pemerintah Siapkan Tambahan Pangan untuk Tangani Stunting

IVOOX.id - Dalam menghadapi tantangan global dan menjaga stabilitas ekonomi domestik, Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Perekonomian telah mengumumkan kebijakan terkait bantuan pangan dan penanganan stunting yang akan berlaku pada tahun 2024.

Salah satu fokus utama adalah menjaga daya beli masyarakat. Menko Perekonomian Airlangga Hartanto menyampaikan bahwa stok beras Bulog per 2 November 2023 mencapai 1.442.945 ton, dengan tingkat penyaluran bantuan pangan yang mencapai 94,95% di bulan September dan 94,89% di bulan Oktober. Upaya akan terus dilakukan untuk memastikan penyaluran yang tepat sasaran.

“Tadi disampaikan bahwa saat sekarang kondisi Bulog per 2 november 2023 stoknya 1.442.945 ton. Dan penyaluran bantuan pangan di bulan September itu 94,95% dan di bulan Oktober 94,89%, November di 18,45%, dan kita masih ada di bulan Desember,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Senin (6/11/2023).

Selain menjaga daya beli masyarakat, penanganan stunting juga menjadi prioritas Pemerintah, terdapat kebutuhan tambahan anggaran dari Bulog sebesar Rp19,1 triliun untuk mendukung program ini.

Selain itu, Pemerintah juga membahas insentif, khususnya pembebasan bea masuk beras, untuk mendukung ketersediaan pangan. Pembebasan bea masuk dengan tarif spesifik Rp450/kg akan diimplementasikan sebagai Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP).

“Kita ketahui bersama bahwa pembebasan bea masuk dengan tarif spesifik Rp450/kg. Ini kita lakukan insentif berupa Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP). Nanti badan pangan akan menyiapkan itu untuk BMDTP, yang nanti akan diberikan oleh Kementerian Keuangan,” jelas Menko Airlangga.

Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas pada Senin (6/11/2023) telah menyetujui rencana bantuan pangan untuk tahun 2024. Bantuan pangan beras akan diberikan selama 6 bulan, mulai dari Januari hingga Juni 2024.

Sebanyak 10kg beras akan diberikan kepada 22.004.077 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sementara bantuan penanganan stunting akan diberikan kepada 1.446.089 Keluarga Risiko Stunting (KRS) dengan total anggaran sekitar Rp446,242 miliar per kuartalnya, atau sekitar Rp892 miliar di semester pertama tahun depan.

Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup melalui penanganan stunting, seiring dengan upaya menjaga stabilitas ekonomi dalam menghadapi tantangan global.