Pemerintah Perkuat Peran INSW Dorong Pelayanan Kepabeanan

iVooxid, Jakarta - Pemerintah akan memperkuat peran Indonesia National Single Window (INSW) melalui perbaikan kewenangan maupun kelembagaan untuk mendorong pelayanan kepabeanan di kawasan pelabuhan.

"Perlu kita dudukkan kewenangan dan kelembagaannya," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution seusai memimpin rapat koordinasi membahas perkembangan INSW di Jakarta, Selasa (8/11/2016).

Ikut hadir dalam rapat koordinasi ini adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara serta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Selain itu, ikut hadir Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian Edy Putra Irawady, Kepala Pengelola Portal INSW Djatmiko serta Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi.

Darmin memastikan upaya penguatan ini dilakukan karena seiring dengan peran INSW yang meningkat, namun kewenangannya masih terbatas dan belum optimal dalam mempercepat pelayanan ekspor impor di pelabuhan.

Kepala Pengelola Portal INSW Djatmiko mengatakan penguatan ini perlu dilakukan karena masih terdapat permasalahan operasional yang harus dihadapi seperti terbatasnya ruang lingkup kewenangan INSW dibandingkan tanggung jawab yang harus diemban.

"Kami telah mengidentifikasi beberapa persoalan, terdapat gap antara mandat, ekspektasi, dan kelembagaan," ujarnya.

Oleh sebab itu, rapat koordinasi menyepakati adanya tim kecil untuk membahas penguatan peran INSW agar sistem penyelenggaraannya lebih efektif, arus barang serta dokumen semakin lancar dan Indonesia menjadi lebih kompetitif.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat tersebut juga mengatakan pemikiran untuk membuat suatu kelembagaan sangat penting, sebagai upaya memperkuat struktur organisasi INSW.

Namun, Sri Mulyani menggarisbawahi peraturan yang nantinya akan mengatur tentang hal tersebut harus mampu mempertimbangkan sisi lintas kebijakan dan aspek ekonomi.

Portal INSW merupakan loket tunggal elektronik dalam pelayanan dan pengawasan perizinan maupun non perizinan yang berkaitan dengan kegiatan ekspor-impor, kepabeanan dan kepelabuhan.

Dengan demikian, pelaku usaha mendapat kepastian, transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan dan pengawasan barang, sehingga bisa mendorong kelancaran serta kecepatan arus barang impor, ekspor dan logistik nasional.

Selain itu, INSW juga mengurangi biaya transaksi melalui efisiensi waktu dan biaya proses penanganan dokumen kepabeanan dan pengeluaran barang.

Portal ini juga mempermudah pengawasan pelaksanaan kebijakan perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing nasional, kemudahan investasi dan memfasilitasi perdagangan dalam persaingan global, termasuk optimalisasi penerimaan negara dan perolehan devisa. (ant)