Pemerintah Percepat Sertifikasi Lahan Tuntaskan Reforma Agraria

iVOOXid, Jakarta - Pemerintah terus mempercepat sertifikasi lahan di berbagai daerah dalam rangka menuntaskan reforma agraria serta mengatasi sejumlah persoalan yang terkait dengan lahan pertanahan nasional.

"Melalui kebijakan pemerataan ekonomi yang berkeadilan, pemerintah melakukan percepatan sertifikasi lahan yang sekarang sudah mencapai 250 ribu bidang," kata Presiden Joko Widodo dalam Pidato Kenegaraan Presiden RI di depan Sidang Bersama DPD RI-DPR RI di Jakarta, Rabu (16/8/2017).

Presiden Jokowi memaparkan, pemerintah juga sedang menjalankan redistribusi tanah untuk masyarakat dan sudah memberikan 707 ribu hektare kawasan hutan kepada masyarakat adat untuk dikelola secara produktif.

Selain itu, ujar dia, juga sedang dijalankan program perhutanan sosial sehingga rakyat di lapisan 40 persen terbawah mendapatkan akses untuk memanfaatkan hutan bagi kesejahteraan mereka.

"Agar bisa menjangkau 40 persen lapisan terbawah, pemerintah melakukan reformasi kebijakan sehingga subsidi betul-betul lebih tepat sasaran," ucapnya.

Keberpihakan kepada 40 persen lapisan terbawah juga dilakukan melalui penguatan program-program perlindungan sosial dan perluasan cakupan penerima manfaat.

Sebelumnya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menargetkan seluruh bidang tanah di Indonesia sudah bersertifikat dan terdaftar pada tahun 2025.

"Mudah-mudahan pada 2025, seluruh tanah di Indonesia sudah bersertifikat semua dan terdaftar," kata Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, di Denpasar, Jumat (5/8).

Ia menyebutkan, pihaknya akan menjalin kerja sama dengan TNI yang memiliki Direktorat Topografi untuk membantu proses pengukuran tanah.

"Petugas ukur sangat membantu dan nanti kami akan kerja sama dengan Panglima TNI untuk membantu pengukuran tanah di seluruh Indonesia," katanya lagi.

Sesuai arahan, lanjut dia, pihaknya akan mengerahkan tenaga ukur tanah lebih banyak. "Hari ini kami telah melantik 4.300 juru ukur independen," kata Sofyan Djalil.

Sofyan menyebutkan Bali menjadi daerah pertama di Indonesia setiap jengkal tanahnya bersertifikat.

"Saya berharap pada tahun 2019, setiap jengkal tanah di Bali sudah bersertifikat ini sesuai instruksi bapak Presiden," katanya. (ant)