Pemerintah Optimistis Ekonomi Membaik di 2021

IVOOX.id, Jakarta - Tahun 2021 merupakan tahun yang penuh dengan peluang untuk pemulihan ekonomi nasional dan global. Pemerintah pun optimistis masyarakat dapat secara bertahap beraktivitas secara normal, mengembangkan usaha, dan berkontribusi pada pemulihan ekonomi nasional.

Pemerintah pun optimistis masyarakat dapat secara bertahap beraktivitas secara normal, mengembangkan usaha, dan berkontribusi pada pemulihan ekonomi nasional.

Apalagi, sinyal perbaikan dan pemulihan tampak dari berbagai indikator ekonomi yang sedang merangkak naik menuju level positif. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Indonesia misalnya, dalam beberapa hari terakhir bercokol di level 6.100, lebih baik dibandingkan dengan awal 2020 sebelum merebaknya pandemi covid-19 di Tanah Air.

"Dengan kata lain, ada capital inflow ke Indonesia," ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Outlook Perekonomian Indonesia bertajuk Meraih Peluang Pemulihan Ekonomi 2021, di Jakarta, kemarin.

Tren positif juga terjadi pada Purchasing Manager’s Index (PMI) manufaktur Indonesia yang pada November 2020 berada pada level 50,6, atau dalam kategori ekspansi. Itu merupakan perbaikan setelah pada bulan sebelumnya berada di kisaran 47.

Hal lain yang jadi sinyal positif, kata Airlangga, ialah pertumbuhan ekonomi secara triwulanan yang cukup signifikan. Tercatat pada triwulan II ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan minus 5,32% dan berangsur pulih pada triwulan III menjadi minus 3,49%. Sehingga, ada pertumbuhan positif sebesar 5,05% secara triwulanan.

Menurut Airlangga, belanja pemerintah disebut sebagai pendorong utama tumbuh positifnya ekonomi nasional di saat konsumsi rumah tangga melemah karena pandemi. Kontribusi belanja pemerintah pada pertumbuhan ekonomi triwulan III 2020 tercatat sekitar 9%.

“Apabila ini kita teruskan di kuartal keempat dengan didorong spending pemerintah dan pemulihan di sektor indirect, investasi, capital inflow di pasar modal, tentu kita berharap pertumbuhan yang 5,05% kalau bisa dipertahankan, maka di akhir tahun kita akan melihat range pertumbuhan lebih baik antara -2% sampai 0,6%,” terang Airlangga.

Dia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada 2021 akan berada pada rentang 4,5% hingga 5,5%. Itu diasumsikan dengan adanya keberlanjutan perbaikan kinerja ekonomi dan efektifnya program vaksinasi gratis kepada masyarakat Indonesia.

Melalui vaksinasi, diharapkan muncul kepercayaan dan rasa aman dari masyarakat untuk kembali beraktivitas dan mendorong geliat ekonomi. Targetnya, vaksin dapat disuntikkan kepada masyarakat pada akhir Januari 2021 setelah diuji kelaikannya dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM).

“Pemerintah sudah memutuskan bahwa tahap awal tenaga kerja kesehatan dan para pekerja di garda terdepan, Satpol PP, TNI/Polri, pedagang pasar, pelaku UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) akan diberikan prioritas dan tentu diharapkan bahwa rasa aman bisa dibangkitkan sehingga perekonomian dan masyarakat berani bergerak untuk meningkatkan daya beli,” jelas Airlangga.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) akan tetap menjadi senjata andalan untuk menahan pelemahan dampak covid-19 sekaligus menggedor daya beli masyarakat. Itu akan diperkuat dengan dukungan kebijakan dari sektor moneter dan jasa keuangan agar ekonomi nasional tidak saja pulih, tetapi juga tetap stabil meski pandemi masih membayangi.

Belanja negara yang dialokasikan sebesar Rp2.750 triliun dalam APBN 2021 akan diprioritaskan penggunaannya untuk mewadahi kebutuhan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. “APBN kita tetap ekspansif meski kami harus berhati-hati mulai melakukan konsolidasi. Termasuk dalam hal ini pembiayaan untuk vaksin secara gratis yang sudah ditetapkan Presiden,” terang Sri Mulyani.

Melalui penganggaran fiskal pula, pemerintah memastikan bidang kesehatan tetap jadi prioritas utama untuk lepas dari jerat pandemi. Dalam APBN 2021, anggaran kesehatan mencapai Rp169,7 triliun, belum termasuk dana pengalihan dari program pemulihan ekonomi nasional (PEN) kesehatan 2021 yang tidak dapat diserap sebesar Rp34 triliun dan dana cadangan untuk progam vaksin sebesar Rp18 triliun.

“Anggaran kesehatan masih sangat besar, bahkan kita tambah meski tidak semua terabsorsi, tetap akan kita gunakan dan jaga untuk digunakan di 2021,” jelas Sri Mulyani.

Tumbuh hingga 5,8%

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan pihaknya optimistis pemulihan ekonomi pada 2021 akan berjalan dan berbuah pada pertumbuhan ekonomi di kisaran 4,8% hingga 5,8%. Optimisme itu terbangun dari tiga alasan.

Pertama, membaiknya sumber produk domestik bruto (PDB) nasional. Kedua, membaiknya tingkat konsumsi dari swasta dan pemerintah. Ketiga, sinergi kebijakan yang kuat antara BI, pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk memulihkan ekonomi. BI, kata Perry, akan melanjutkan kebijakan akomodatif di 2021 untuk membantu otoritas fiskal dalam menjalankan agenda pemulihan ekonomi.

Adapun Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso memperkirakan, pertumbuhan kredit di 2021 akan tumbuh di kisaran 6%-7%. Itu dinilai cukup baik dengan modal situasi ketidakpastian akibat pandemi. Kemudian, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) di perbankan diperkirakan akan tumbuh di atas 10%, masih dalam kondisi yang baik.

“Di pasar modal ini yang kami agak optimistis, bisa mencapai Rp150 hingga Rp180 triliun, karena kita sudah bisa identifikasi perusahaan yang masuk pasar modal, pipe line sudah ada. Ini semua dengan asumsi tidak ada news surpise. Mudah-mudahan tidak ada second wave atau third wave dan tidak ada news surprise,” kata Wimboh.

Dari sisi dunia usaha, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Perkasa Roeslani menyatakan dunia usaha berharap agar terjadi percepatan vaksinasi untuk mengurangi ketidakpastian dan keraguan bagi dunia usaha untuk mulai melakukan ekspansi.

“Realisasi stimulus harus terus digenjot, jangan terlalu kaku agar demand dan supply bisa meningkat signifikan,” pinta Rosan.

Dia juga mengusulkan agar pinjaman modal kerja untuk UMKM dan korporasi dengan bunga rendah dapat terus diberikan dengan jangka waktu minimal hingga pandemi covid-19 berakhir.

Terakhir, Rosan meminta agar Undang Undang 11/2020 tentang Cipta Kerja segera diimplementasikan dan aturan turunan pelaksananya tidak mereduksi pasal-pasal yang ada dalam UU.