Pemerintah Akan Bangun Pembangkit 41 GigaWatt Hingga 2030

IVOOX.id, Jakarta - Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) tahun 2021-2030, pemerintah akan membangun 41 GigaWatt konstruksi pembangkit listrik sebagai upaya memenuhi target rasio elektrifikasi dan kebutuhan listrik nasional.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Rida Mulyana dalam pernyataannya di Jakarta, Kamis, mengatakan penambahan konstruksi pembangkit listrik dalam satu dekade mendatang masih akan didominasi energi fosil yang bersumber dari batu bara.

"Pembakit Listrik Tenaga Uap (PLTU) masih akan mendominasi sekitar 36 persen atau kurang lebih bergerak di angka 14-15 GigaWatt dari total penambahan 41 GigaWatt tersebut," kata Rida Mulyana, dikutip Antara.

Pemerintah memandang penyediaan listrik saat ini masih mengandalkan PLTU karena berfungsi sebagai bit loader yang bisa beroperasi secara terus menerus selama 24 jam dan menjadi tulang punggung bagi pasokan listrik nasional.

Tahun 2020, produksi tenaga listrik dari pembakaran batu bara mencapai 65,8 persen atau 181 GigaWatt hours dengan angka kapasitas terpasang mencapai 34,61 GigaWatt.

"Kita membutuhkan pasokan batu bara karena jumlah PLTU yang masih mendominasi," kata Rida Mulyana.

Berdasarkan proyeksi pemerintah hingga tahun 2030, Indonesia setidaknya membutuhkan pasokan batu bara sekitar 140-170 juta ton per tahun untuk menggerakkan PLTU dalam memenuhi kebutuhan listrik nasional.

Merujuk data Badan Geologi Kementerian ESDM, total keseluruhan sumber daya batu bara di Indonesia saat ini mencapai 143,73 miliar ton dengan cadangan sebesar 38,81 miliar ton.

Sebanyak 90 persen cadangan batu bara di Indonesia memiliki kalori sedang dan rendah untuk konsumsi industri ketenagalistrikan, smelter, semen, pupuk, dan kertas.

Tahun lalu, konsumsi batu bara dalam negeri atau Domestic Market Obligation tercatat sebesar 121,89 juta ton dengan penggunaan terbesar untuk menyuplai PLTU.

Kini Indonesia tercatat memiliki 237 PLTU batu bara dengan rincian sebanyak 31 persen terletak di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Kemudian, Sumatera ada 25 persen, Sulawesi 17 persen, Maluku 2 persen, dan Papua 1 persen.