Pakta Integritas Pj Bupati Sorong-PDIP, Hasto: Usut saja

IVOOX.id - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, angkat bicara terkait beredarnya dokumen pakta integritas yang mencuatkan isu terkait Pilpres 2024. Dokumen tersebut, yang diketahui ditandatangani oleh Pj Bupati Sorong, Yan Piet Mosso, serta Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Barat, Brigjen TNI TSP, memuat perintah untuk memenangkan Ganjar Pranowo.

Hasto Kristiyanto menanggapi hal ini di sela-sela Rapat Mingguan TPN di Gedung High End, Jakarta, pada Rabu (15/11/2023). Ia menyatakan bahwa pihak berwenang seharusnya mengusut dugaan terkait dokumen pakta integritas tersebut.

"Ya diusut saja semuanya," kata Hasto kepada wartawan Rabu (15/11/2023).

Sekretaris Jenderal PDIP ini menegaskan bahwa kemenangan Ganjar Pranowo seharusnya didasarkan pada suara rakyat dan bukan ditentukan oleh adanya pakta integritas. "Kan kita menang ini suara rakyat, kita menang bukan pakta integritas," tegas Hasto.

Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid, mengatakan tak pernah meminta Penjabat Bupati Sorong untuk menandatangani pakta integritas yang salah satu poinnya berupa komitmen mendukung Ganjar Pranowo menjadi presiden.

"Jelas-jelas TPN tidak pernah melakukan, meminta orang, untuk menandatangani suatu dokumen yang namanya pakta integritas dan segala macam," kata Arsjad dalam konferensi pers di Kantor TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta, Rabu (16/11/2023).

Pakta integritas tersebut, yang diketahui ditandatangani oleh Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso dan Kabinda Papua Barat Brigjen TNI TSP, berisi beberapa poin penting.

Pertama, mendukung dan melaksanakan penuh keberhasilan program Pemerintah Pusat di Wilayah Kabupaten Sorong. Kedua, tidak melakukan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Ketiga, menolak sepenuhnya segala kegiatan yang bersifat separatisme serta aktivitas pergerakan Papua Merdeka di wilayah. Keempat, siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2024, minimal 60 persen + 1 untuk kemenangan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Sorong.

Kelima, bersedia menjaga kerahasiaan sepenuhnya berkaitan pembuatan Pakta Integritas ini.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso dan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Papua Barat, Patrice Lumumba Sihombing, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap untuk mengondisikan temuan BPK di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya.