Organisasi Kepemudaan (OKP): Maluku Lebih Membutuhkan Otsus Dari Pada Jabatan Menteri

IVOOX.id, Ambon -- Sejumlah Organisasi Kepemudaan (OKP) di Maluku menilai, Provinsi Maluku lebih membutuhkan Otonomi Khusus dari pada jabatan mentri dalam kabinet Jokowi-Maruf Amin.

Pasalnya keberadaan seorang Menteri dari Maluku, yang sekarang ini tengah diperjuangkan Gubernur Maluku dan beberapa elit politik di Maluku. Dinilai hanya hanya menguntungkan pihak pihak tertentu, dan tidak berdampak pada masyarakat Maluku secara luas.

Hal tersebut diungkapkan beberapa perwakilan OKP di Maluku, dalam konfrensi pers yang digelar Senin (8/7/2019) di Ambon.

OKP yang hadir dalam jumpa pers tersebut yakni, GPII Maluku, GP Ansor Maluku, PMII Kota Ambon, DPD IMM Maluku, LSM Garda NKRI Maluku, Korda PMKRI Maluku, LSM Walang Aspirasi, KAMMI Kota Ambon, dan LSM koordinasi Aspirasi Masyarakat Maluku.

Farhan Suneth inisiator acara tersebut mengungkapkan, keterwakilan orang Maluku dalam wujud seorang menteri memang penting. Namun yang lebih penting lagi adalah suatu otonomi khusus yang diberikan kepada Maluku

Lantaran dengan adanya otonomi khusus ini, mampu mensejahterakan masyarakat Maluku.

“Maluku memiliki figur figur yang mumpuni untuk duduk dalam jajaran mentri. Akan tetapi kami takutkan nantinya jabatan menteri ini cuma hanya menguntungkan elit politik dan partai politik tertentu di Maluku saja. Sedangkan imbasnya kepada masyarakat tidak ada, ” beber Suneth.

Suneth menambahkan, OKP dan LSM di Maluku mengapresiasi langkah Gubernur Maluku dan ketua DPRD Maluku yang menemui Presiden guna meminta agar ada putra Maluku yang duduk pada kursi menteri.

Mereka juga mengkritik sikap tertutup pemerintah provinsi Maluku, yang tidak transparan mengenai siapa saja yang diusulkan dari Maluku untuk duduk sebagai menteri.

Sementara itu, Samuel Riry menambahkan, posisi menteri merupakan posisi yang kurang menguntungkan bagi Maluku. Posisi menteri yang diperjuangkan pemerintah provinsi Maluku lebih kepada kebanggan semata. Namun dari sisi lainnya kurang membawa keuntungan.

“Seorang menteri itu bawahaan presiden, dan kurang mempunyai peran dalam meningkatkan APBN maupun DAK serta DAU. Namun jika Maluku diberikan otonomi khusus maka kami sangat optimis ini akan berdampak pada peningkatan APBN, DAK maupun DAU provinsi Maluku, yang bermuara pada kesejahtraan masyatakat Maluku itu sendiri, ” beber Riry.

Menyinggung mengenai langkah yang akan ditempuh pemuda jika tuntutan otonomi khusus bagi Maluku tidak diresponi pemerintah pusat, Riry mengakui. Akan ada langkah langkah khusus yang akan diambil pemuda Maluku dalam menyikapi hal tersebut.

“Langkah dan strategi yang akan kami tempuh ini selain dengan jalan diplomasi dan akademisi, kami juga akan menempuh langkah langkah yang mungkin tidak dipikirkan oleh pemerintah, ” ujar Riry.

Sementara itu, Adam Makatita dari GPII Maluku, Mansyur Maswatu dari GP Ansor dan Ahmad Firdaus Mony dari KAMMI Kota Ambon menegaskan.

Pengakuan pemerintah terhadap eksistensi Maluku selaku selaku salah satu pendiri NKRI adalah dengan memberikan otonomi khusus kepada Maluku.

“Selama ini Maluku selalu dinina bobokan dengan janji-janji manis pemimpin negeri ini. Kami di Maluku sudah kenyang dengan janji janji pemerintah pusat. LIN, dan Provinsi Kepulauan adalah janji pemerintah pusat yang tak kunjung berbuah bagi Maluku. Tagal itu kami dari berbagai kalangan organisasi pemuda dan LSM di Maluku akan bersatu guna menuntut otonomi khusus bagi Maluku, ” tegas Adam Makatita.