Ombudsman Tangani 26 Ribu Kasus Pelayanan Publik pada 2023

IVOOX.id - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mengungkapkan bahwa mereka telah menangani lebih dari 26 ribu kasus pelayanan publik sepanjang tahun 2023, dengan lebih dari 7 ribu di antaranya berasal dari laporan masyarakat.

Dalam Laporan Tahunan 2023 dengan tema 'Perkuat Kerja Sama, Perluas Pengawasan Pelayanan Publik', Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, menjelaskan bahwa tema tersebut terinspirasi oleh strategi pengawasan ombudsman yang berkembang sepanjang tahun sebelumnya.

Selanjutnya Najih menyebut dari 26 ribu kasus yang ditangani, 7.392 di antaranya adalah laporan masyarakat.

Selain itu, ada juga konsultasi non-laporan sebanyak 15.348, respons cepat sebanyak 948, investigasi atas prakarsa sendiri sebanyak 118, dan tembusan sebanyak 2.655.

Ombudsman juga aktif dalam menangani kasus dugaan maladministrasi, dengan jumlah laporan yang masuk mencapai 8.458.

Mereka telah menyelesaikan 1.200 laporan di tingkat pusat dan 6.709 laporan di perwakilan.

Menurut Najih, keberhasilan dalam menyelesaikan laporan masyarakat dan mencegah maladministrasi dapat dicapai secara optimal melalui komunikasi, koordinasi, dan kerjasama antar pihak.

"Hingga saat ini, Ombudsman telah menyelesaikan 7.909 laporan (maladministrasi) untuk tahun 2023. Dugaan maladministrasi tertinggi meliputi tidak memberikan layanan, penundaan berlarut, dan penyimpangan prosedur," ucapnya saat memaparkan laporan tahunan Ombudsman RI di Jakarta Kamis (15/3/2024).

Kemudian Najih menjelaskan bahwa tugas pencegahan maladministrasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pemenuhan standar dan regulasi pelayanan yang ditetapkan.

"Ada beberapa agenda program pencegahan, seperti saran perbaikan kebijakan pelayanan publik melalui audit kebijakan, sistemik review, dan inisiatif atas prakarsa sendiri. Hingga tahun 2023, telah dihasilkan 49 saran perbaikan kebijakan, di mana 70 persen sudah dilaksanakan dan 30 persen masih dalam proses monitoring," ungkapnya.