Moeldoko: Tak Ada Politisasi Dana Kelurahan

IVOOX.id, Jakarta - Tudingan berbagai pihak yang menyatakan jika dana kelurahan Rp3 triliun yang akan diberikan oleh Presiden Joko Widodo bermuatan politis, membuat Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko angkat suara.

Menurut Moeldoko, meski dana kelurahan itu nantinya akan dicairkan pada tahun 2019 mendatang dan berdekatan dengan Pilpres 2019, namun ia menegaskan tak ada nuansa politik dalam kebijakan tersebut.

“Enggak ada politik,” kata Moeldoko di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Minggu (21/10/2018).

Apalagi, kata Moeldoko, sekarang ini apa saja termasuk kebijakan dikaitkan dengan politik.

“Semua apa sih enggak dianggap politik,” ujarnya.

Dana kelurahan memang belum disetujui oleh DPR. Kendati demikian, Moeldoko menyampaikan jika dana kelurahan tersebut memang dibutuhkan meningkatkan kinerja di setiap daerah.

“Kayaknya belum (disetujui DPR) baru wacana, tapi kita meyakini dana itu memang diperlukan oleh pimpinan di daerah-daerah itu,” tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa akan segera mencairkan dana kelurahan. Dana tersebut merupakan bantuan operasional pembangunan untuk kelurahan yang relatif sama dengan dana desa.

Namun, pencairan dana kelurahan tersebut masih perlu menunggu persetujuan dari DPR terlebih dulu.

“Iya sudah dijadwalkan untuk dimulai Januari 2019, tinggal menunggu persetujuan Dewan. Itu karena masukan dari Walikota, Bupati yang juga mendapat masukan dari Kelurahan,” kata Jokowi usai kunjungan di Ponpes Al-Itqon Semarang, Sabtu (20/10).

Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berencana menganggarkan Rp3 triliun untuk dana kelurahan tahun depan.

Dana kelurahan ini tidak akan masuk ke pos anggaran tersendiri, tetapi menjadi bagian dari Dana Alokasi Umum (DAU) dalam Rencana Anggaran dan Pedapatan Belanja Negara (RAPBN) 2019.

Sejumlah pihak pun menilai langkah Jokowi mencairkan dana kelurahan tersebut bermuatan politis sebab dilakukan menjelang pemungutan suara di Pilpres 2019.