MK: Pemanggilan 4 Menteri Bukan Permintaan Paslon Tertentu

IVOOX.id - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mengemukakan bahwa pemanggilan empat Menteri sebagai saksi dalam Sidang Sengketa Pilpres 2024 bukan kehendak pasangan Capres-Cawapres terentu.

Sebelumnya, terdapat anggapan bahwa kehadiran para menteri dalam sidang ini adalah atas permintaan kubu paslon tertentu. Namun, Suhartoyo menepis anggapan tersebut dengan menegaskan bahwa kehadiran para menteri adalah untuk kepentingan penyelesaian yang adil dan transparan dari sidang ini.

"Jadi, ini semata-mata untuk kepentingan para hakim,” tegas Suhartoyo.

Mereka akan memberikan keterangan yang menjadi bagian penting dari proses sidang ini. Sebelum penutupan sidang pada Kamis (4/4/2024), Hakim Ketua Suhartoyo mengumumkan bahwa agenda berikutnya adalah mendengarkan keterangan dari para menteri yang telah dijadwalkan sebelumnya.

Dalam pernyataannya, Suhartoyo menegaskan bahwa kehadiran semua pihak terkait, termasuk kubu paslon 01 Anies-Muhaimin, paslon 03, tim 02 Prabowo-Gibran, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sangat diharapkan. Sidang dijadwalkan dimulai pukul 08.00 WIB.

"Sidang itu dijadwalkan digelar pukul 08.00 WIB," kata Suhartoyo seerti dikutip dari youtube MK RI. Dia juga menegaskan bahwa komitmen tetap agar pihak-pihak yang terlibat tidak mengajukan pertanyaan, dan pendalaman hanya dilakukan oleh para hakim.

"Tetap komitmennya tidak boleh mengajukan pertanyaan dan itu hanya untuk para hakim yang akan mengajukan pendalaman," jelas Suhartoyo.

Adapun 4 menteri yang akan hadir dalam sidang lanjutan tersebut adalah Keempatnya adalah:

Muhadjir Effendy - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, Tri Rismaharini Menteri Sosial.

Sidang PHPU di MK telah menjadi pusat perhatian publik, dengan berbagai agenda yang telah dijadwalkan, demi menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum secara adil dan transparan. Keberadaan para menteri dalam sidang ini menambah dimensi penting dalam proses penyelesaian perselisihan ini.