Minta Masukan soal PPHN, Ketua MPR Sambangi Gubernur Lemhanas

IVOOX.id, Jakarta – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menemui Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto untuk meminta masukan terkait dengan kajian tentang Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) serta kajian peta politik nasional menjelang Indonesia Emas 2045 yang dimiliki Lemhannas.

Selain itu, kata Bamsoet, pihaknya meminta bantuan Lemhannas untuk mengkaji kondisi geopolitik dunia saat ini dan yang akan datang, serta dampaknya terhadap Indonesia pada masa kini dan pada masa mendatang.

Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa Lemhannas memiliki reputasi yang sangat baik sebagai lembaga pemerintah, salah satu tugasnya menyelenggarakan pengkajian yang bersifat konsepsional dan strategis mengenai berbagai permasalahan nasional, regional, dan internasional.

"Hasil kajiannya pun memiliki kredibilitas karena berasal dari para pemikir dengan berbagai disiplin ilmu pengetahuan, baik dari kalangan sipil maupun militer," katanya usai bertemu Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto di Kantor Lemhannas, Jakarta, Rabu.

Bamsoet menjelaskan bahwa MPR RI senantiasa melibatkan Lemhannas dalam berbagai penyelenggaraan diskusi (FGD) maupun round table discussion (RTB) yang membahas tentang PPHN. Selain itu, Lemhannas juga aktif mengadakan FGD di kantornya untuk membahas PPHN.

"Hasil kajian Lemhannas dan hasil kajian MPR RI mengenai PPHN sangat penting untuk mendorong hadirnya PPHN sebagai bintang penunjuk arah sehingga pembangunan yang dilakukan antara pusat dan daerah, maupun antara satu periode pemerintahan ke periode pemerintahan penggantinya bisa tetap selaras dan berkesinambungan," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa Indonesia Emas 2045 bukan angan-angan, melainkan visi bersama yang harus diwujudkan dari sekarang.

Oleh karena itu, dia memandang perlu peran dari semua pihak, khususnya Lemhannas yang melakukan kajian secara holistik dengan melihat berbagai aspek serta bertumpu pada Empat Pilar Visi Indonesia Emas 2045, yaitu pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek); pembangunan ekonomi berkelanjutan; pemerataan pembangunan; serta pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan.

Secara ekonomi, kata Bamsoet, pada tahun 2045 masyarakat menginginkan agar Indonesia bisa menduduki peringkat lima sebagai negara dengan pendapatan domestik bruto (PDB) terbesar dunia dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,7 persen.

Selain itu, pada tahun 2045, PDB per kapita mencapai 23.199 dolar AS, pertumbuhan peranan investasi 6,4 persen, pertumbuhan peranan industri 6,3 persen, dan pertumbuhan peranan pertanian 3,2 persen.

Sementara itu, pada aspek pertahanan, kekuatan pertahanan berbasis smart power harus didukung anggaran pertahanan sebesar 1,5 persen dari PDB. Sekaligus mewujudkan TNI yang kuat dan dilengkapi alutsista teknologi modern, dengan industri pertahanan nasional yang maju dan sehat serta menjadi pelaku utama global supply chain.

Ia mengutarakan bahwa Indonesia juga harus mempersiapkan diri mengantisipasi ketegangan geopolitik dunia, khususnya pascapernyataan Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang menyatakan Amerika Serikat dan sekutunya siap bersatu melawan agresi Rusia di Ukraina.

Pernyataan Biden tersebut sebagai tanggapan atas tindakan Presiden Vladimir Putin yang mengakui dua wilayah Ukraina Timur dikuasai kelompok separatis dan mengerahkan tentara dengan dalih penjaga perdamaian.

"Walaupun tidak menginginkan terjadinya perang, sebagaimana telah ditegaskan Presiden Joko Widodo, agar rivalitas dan ketegangan di Ukraina harus dihentikan sesegera mungkin. Namun, kita juga tidak boleh lengah untuk mengantisipasi setiap kemungkinan terburuk yang bisa saja terjadi," katanya.

Menurut Bamsoet, berbagai pihak telah mengingatkan seperti pernyataan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson bahwa jika ketegangan antara Ukraina dan Rusia terus berlanjut bisa menyebabkan perang terburuk di Eropa sejak 1945.

Dalam pertemuan tersebut, kata dia, Gubernur Lemhannas mengungkapkan bahwa dalam jangka pendek Lemhannas mendapatkan mandat dari Presiden Joko Widodo untuk mengkaji tentang kedaulatan/ketahanan pangan nasional.

"Sekaligus memperdalam pengembangan pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN Nusantara) di Kalimantan Timur untuk menjadi kota dunia yang modern, berteknologi tinggi, dan berwawasan lingkungan dengan tidak meninggalkan aspek ketahanan nasional untuk menyikapi setiap ancaman yang datang, baik dari sisi militer maupun nonmiliter," ujarnya.

Untuk mewujudkan IKN Nusantara sebagai Kota Dunia untuk Semua, Presiden Joko Widodo menyampaikan pola pembangunannya memiliki tiga visi utama.

Pertama, kota berkelanjutan di dunia yang aman dan terjangkau, selaras dengan alam, terhubung aktif dan mudah diakses, sirkuler dan tangguh, serta pembangunan yang rendah karbon. Kedua, penggerak ekonomi Indonesia di masa depan. Ketiga, menjadi simbol identitas nasional.

Untuk mewujudkan tiga visi utama tersebut, kata Bamoset, ​​​​tentu perlu dukungan dari Lemhannas.