Meyakinkan Publik Tentang Penanganan Pandemi Covid-19

IVOOX.id, Jakarta - Ketika pengumuman pasien pertama Covid-19 pada 2 Maret 2020, adalah titik awal perang melawan Covid-19 digenderangkan. Kami sebagai bagian dari institusi bidang komunikasi pemerintahan sadar bahwa tanggung jawab besar sudah ada di depan mata.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjadi garda terdepan membangun komunikasi krisis kepada publik untuk meningkatkan kepercayaan publik atas upaya penanganan Covid-19.

Menarik untuk membedah langkah pemerintah membangun komunikasi masal untuk meyakinkan publik bahwa Pemerintah melakukan upaya maksimal dalam menangani Pandemi Covid-19. Perkara ini menjadi krusial, karena jika muncul keyakinan publik, maka akan timbul dukungan publik dan ini akan mempermudah dan mempercepat penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.

Di awal masa pandemi, pemerintah terus berusaha menenangkan masyarakat. Pemerintah hadir ditengah masyarakat memberikan info terkini tentang perkembangan Covid-19. Namun harus diakui komunikasi efektif memang membutuhkan waktu dan strategi yang jitu.

Kemudian, pemerintah segera menujuk Juru Bicara Covid-19, Bapak Achmad Yurianto dari Kementerian Kesehatan. Dalam waktu singkat bapak Yuri menjadi sosok yang ditunggu masyarakat setiap pukul 16:00 melalui saluran streaming maupun siaran Televisi. Saya membayangkan bagaimana beratnya menjadi seorang Juru Bicara Covid-19. Tidak boleh ada kesalahan, karena begitu ada kesalahan, publik langsung menyerang dan situasi krisis saat itu memang membuat emosi publik cukup sensitif.

Setelah saluran komunikasi tercipta, pemerintah mulai menyiapkan konten-konten edukasi terkait penyebaran Covid-19. 

Perubahan perilaku masyarakat menjadi target utama komunikasi awal pemerintah. Sosialisasi 3M, Mencuci tangan, Menggukan Masker dan Menjaga jarak segera digaungkan ke se-antero Indonesia. Saluran yang digunakan pun sangat bervariasi. Saluran komunikasi mainstream hingga sosial media dibanjiri konten terkait protokol kesehatan.

Hasilnya memang cukup menggembirakan, aktifitas masyarakat mulai diwarnai dengan protokol kesehatan. Berbagai fasilitas umum mulai menerapkan protokol kesehatan dalam aktifitasnya. Perubahan prilaku organisasi dalam mengelola aktifitas memang cukup signifikan berubah namun perilaku masyarakat belum serta merta mengikuti protokol kesehatan. 

Kondisi ini terjadi karena koordinasi komunikasi diawal pandemi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat masih dibangun. Dampaknya adalah penegakan disiplin masyarakat belum dilakukan dengan maksimal. Jadi, Komunikasi Above The Line memang harus paralel dengan Aktivitas Below The Line berupa penegakan disiplin masyarakat oleh aparat pemerintah daerah.

Penanganan krisis global seperti pandemik Covid-19 memang harus melibatkan kesadaran seluruh elemen masyarakat. Kominfo berusaha merangkul pemangku kepentingan untuk mensosialisasikan penanganan Covid-19, media mainstream, media sosial, komunitas masyarakat, semua dirangkul untuk ikut menginformasikan penanganan Covid-19

Kominfo melakukan komunikasi melalui media massa secara efektif, Selain intervensi lewat Iklan PSA, Kominfo juga membangun pemahaman bahwa pandemi Covid-19 merupakan tanggung jawab seluruh elemen bangsa termasuk media.

Hasilnya sangat mengembirakan, dukungan dari media mengalir deras, mulai dari pemberitaan hingga sosialisasi penanganan Covid-19  berlangsugn secara luas dan mampu mendongkrak kepercayaan publik. Pada titik tersebut informasi resmi dari Pemerintah menjadi ujung tombak manajemen krisis melalui penggunaan platform media terpercaya dan pesan yang mudah dipahami publik.

Ditengah upaya meyakinkan publik, berita bohong atau hoaks menjadi tantangan yang meresahkan bahkan menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat, Kominfo mencoba mengoptimalkan komunikas di media sosial, yang ini merupakan medan tempur dalam melawan hoaks. Kanal tunggal  Covid-19 juga dibuat buat dengan dengan bahasa yang mudah dipahami.

Kanal tunggal berfungsi mengharmonisasi informasi Pemerintah mengenai penanganan Covid-19, dengan narasi seragam yang dikeluarkan Pemerintah sebagai acuan tunggal.

Pemerintah melalui Kominfo melakukan survei komunikasi publik selama September-Oktober 2020 terhadap 453 responden di lima kota terbesar terdampak Covid-19 yaitu Surabaya, Tegal, Jogjakarta, Jakarta dan Bandung untuk mengetahui tingkat kepercayaan publik atas informasi penanganan Covid-19.

Survei memperhatikan sejumlah elemen seperti kemudahan pesan, keutuhan pesan dampak pesan, manfaat pesan, serta daya tarik pesan untuk mengukur tingkat kepercayaan publik atas informasi yang disampaikan Pemerintah.

Survei lima kota terdampak Covid-19 menunjukkan bahwa responden menyatakan setuju bahwa pesan penanganan Covid-19 mudah dimengerti sebesar 38,9 persen. Dari sisi keutuhan pesan, responden menyatakan setuju penanganan Covid-19 disampaikan utuh tanpa ditutupi sebesar 30 persen.

Mengenai dampak pesan yang mampu mengurangi kecemasan, survei memperlihatkan tanggapan responden tertinggi menyatakan setuju bahwa pesan penanganan Covid-19 dapat mengurangi ketidakpastian atau mengurangi kecemasan sebesar 29,4 persen.

Di dalam survei juga memperlihatkan manfaat pesan bagi publik, responden menyatakan setuju bahwa pesan penanganan covid-19 yang disampaikan oleh pemerintah bermanfaat bagi publik sebesar 47%. Sementara daya tarik pesan ditunjukkan melalui tanggapan responden yang menyatakan setuju bahwa Pesan penanganan covid-19 disampaikan dengan menarik oleh pemerintah sebesar 31,3%.

Survei yang dilakukan Kemkominfo tersebut secara ringkas menggambarkan bahwa tanggapan publik terhadap faktor pesan berkategori tinggi sebesar 58,1 persen. Artinya pesan yang disampaikan secara resmi oleh Pemerintah mengenai penanganan Covid-19 dinilai baik. Namun demikian Pemerintah mesti terus meningkatkan kualitas pesan dari sisi kemudahan dimengerti, keutuhan pesan, dampak pesan dalam mengurangi kecemasan dan sebagainya.

Koordinasi menjadi kunci bagi keberhasilan komunikasi untuk meyakinkan publik. Ini harus segera dilakukan. Ego sektoral harus segera dihilangkan, karena tanpa komunikasi yang harmonis sulit untuk membangun komunikasi yang meyakinkan publik.

Hoaks adalah musuh abadi yang harus terus dilawan. Keberhasilan mengatasi hoaks, menjadi kunci keberhasilan komunikasi dalam penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Jika Pemerintah mampu meyakinkan publik, maka optimisme akan terbangun dan ini akan mempercepat pemulihan kodisi ekonomi dan sosial masyarakat.

Marroli J. Indarto

Pranata humas Madya

Kementerian Komunikasi dan Informatika RI