Menteri Sri Akui Pentingnya Sosmed Bagi Kementeriannya

IVOOX.id, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya media sosial di lingkungan instansi pemerintahan termasuk Kementerian Keuangan sebagai salah satu jembatan informasi kepada khalayak luas.

“Penggunaan media sosial juga merupakan bagian dari akuntabilitas dari sebuah institusi, wadah yang bisa menyampaikan sebuah informasi ke masyarakat guna mengetahui perkembangan dari instansi tersebut,” kata Sri Mulyani dalam acara Festival Media Digital Pemerintah dalam peringatam Hari Antikorupsi Sedunia 2018 di Auditorum Hotel Bidakara Jakarta Selatan, Rabu (5/12).

Menkeu menceritakan ketiga bertugas di Bank Dunia melihat langsung bahwa sosial media cukup berperan besar dalam menyampaikan proyek yang ada di berbagai belahan dunia, melalui facebook, twitter, linkedin.

Dia kemudian membandingkannya dengan Kementerian Keuangan saat ini.

Lembaga itu sudah menerapkan aspek seperti ini, tidak lagi hanya mengandalkan dari biro komuikasi dalam menyampaikan informasi namun publik dapat mengetahui dari media sosial.

“Waktu saya kembali lagi ke Kemenkeu, pertama saya lihat adalah biro komunikasi. Selama ini biro komunikasi lebih suka protokoler," ujarnya, dikutip Antara.

“Karena ini tidak hanya bagian dari undang-undang dasar bahwa rakyat berhak mendapatkan informasi. Namun kita juga menganggap ini adalah bagian dari akutanbilitas," tambahnya.

Fenomenanya sekarang merasa akan lebih mudah untuk tetap menjaga hubungan dan terus memberikan informasi kepada masyarakat terutama kaum milenial.

“Sekarang itu berubah, masyarakat lebih banyak menggunakan smart phone dan juga sering berintraksi dengan sosial media, apalagi kaum milenial yang kita tahu bahwa Indonesia adalah mayoritas dengan generasi milenial generasi produktif semuanya adalah generasi pengguna internet,” ujarnya.

Untuk itu, sepatutnya masyarakat mengetahui kinerja dari Kemenkeu yang menyangkut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehingga informasi itu bisa sampai ke masyarakat Indonesia secara transparan.