Menteri PU-Pera Menyesalkan Pegawai Terkena OTT KPK

IVOOX.id,MENTERI--Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono menyesalkan pegawai di kementerian yang dipimpinnya terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saya sangat menyesalkan dan terkejut mengetahui peristiwa tersebut di tengah upaya kami menjalankan amanah pembangunan infrastruktur dengan sebaik-baiknya," katanya dalam siaran pers kemarin.

Menteri PU-Pera mengemukakan dirinya telah menugasi inspektur jenderal untuk mencari tahu kepada KPK guna memperoleh informasi lebih lanjut mengenai siapa, berapa, dan terkait apa sehingga terkena OTT oleh komisi antirasywah.

Sebanyak 20 pegawai PU-Pera, termasuk pejabat selevel direktur di Direktorat Jenderal Cipta Karya dan sejumlah orang dari pihak swasta terjaring  OTT KPK, Jumat malam. Dalam OTT tersebut KPK menyita uang US$25 ribu dan Rp500 juta serta sejumlah uang dalam kardus yang belum sempat dihitung.

Menurut rencana, KPK menggelar jumpa pers kemarin sore, tetapi sampai berita ini diturunkan keterangan pers dari KPK belum dilaksanakan.

Sementara itu, Menteri Basuki menjelaskan kementerian yang dipimpinnya diserahi amanah dan tanggung jawab untuk membangun infrastruktur di seluruh pelosok Tanah Air yang bersumber dari dana APBN. Besaran anggaran belanja infrastruktur di Kementerian PU-Pera tahun 2014-2018 berkisar antara Rp80 triliun hingga lebih dari Rp100 triliun.

Setiap tahun, tambahnya, jumlah paket pekerjaan yang dilelang oleh Kementerian PU-Pera berkisar antara 10.000 hingga 11.000 paket yang diikuti oleh kontraktor dan konsultan selaku penyedia jasa. Pada 2018, hal itu ialah 78% atau senilai Rp88,4 triliun dari total anggaran Kementerian PU-Pera.

Sementara itu, sebesar Rp113,7 triliun merupakan kegiatan kontraktual yang termasuk dalam belanja modal terbagi ke dalam 10.715 paket kegiatan konstruksi dan konsultansi.

Dalam proses pengadaan barang dan jasa hingga pelaksanaannya, Kementerian PU-Pera senantiasa didampingi dan diawasi secara internal oleh inspektorat jenderal, serta secara eksternal oleh Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Basuki Hadimuljono Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP), dan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan di Pusat dan Daerah (TP4P/D) Kejaksaan Agung/Tinggi/Negeri.

Selain itu, Basuki Hadimuljono juga menyampaikan bahwa Kementerian PU-Pera juga terus bekerja sama dengan asosiasi yang menjadi wadah organisasi kontraktor dan konsultan untuk penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa yang akuntabel, transparan, dan tertib.

Lebih lanjut, Basuki mengatakan, dalam berbagai rakor/raker yang bersifat khusus, atau dalam kesempatan lainnya, ia selalu menekankan pentingnya untuk menghindari perilaku koruptif dalam rangka menjaga kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian PU-Pera.(Adhi teguh)