Menteri HAM Minta Evaluasi Total Perizinan Penggunaan Senjata Api

IVOOX.id – Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, menyampaikan keprihatinannya atas maraknya insiden penembakan yang terjadi belakangan ini. Salah satu kejadian terbaru adalah penembakan di Rest Area tol Tangerang-Merak oleh seorang anggota TNI, menyusul kasus serupa di Bone, Sulawesi Selatan, yang melibatkan seorang pengacara sebagai korban. Pigai menegaskan perlunya evaluasi total terhadap perizinan dan penggunaan senjata api, baik oleh aparat maupun masyarakat sipil.  

“Terjadi penyalahgunaan senjata yang harus menjadi perhatian serius dari pimpinan TNI, Polri, dan Perbakin. Ini jelas melanggar prosedur dan tujuan penggunaan senjata,” ujar Natalius dalam keterangan resmi yang diterima ivoox.id Sabtu (4/2/2025).

Ia menjelaskan bahwa penggunaan senjata diatur oleh regulasi yang ketat, mencakup aspek legalitas dan prosedur operasional. Namun, insiden-insiden terbaru menunjukkan adanya pelanggaran terhadap aturan tersebut. “Bukan hanya pengetatan, tetapi evaluasi total sangat diperlukan. Penggunaan senjata secara tidak bertanggung jawab tidak hanya melanggar hak asasi manusia tetapi juga mengancam stabilitas sosial,” katanya. 

Menurut Pigai, kasus-kasus penembakan ini telah menciptakan ketakutan di masyarakat dan mengancam hak hidup. Mengacu pada Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), ia menegaskan bahwa setiap individu berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan pribadi. Penyalahgunaan senjata yang mengancam keselamatan individu, lanjutnya, bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. 

“Kebebasan dari rasa takut atau freedom of fear adalah bagian penting dari hak asasi manusia. Insiden seperti ini menebarkan rasa takut di masyarakat, yang jelas menjadi ancaman terhadap kehidupan. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi warganya dari ancaman semacam ini,” ujar Pigai. 

Terkait penembakan oleh anggota TNI di rest area tol Tangerang-Merak, Natalius meminta agar kasus ini diusut tuntas. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk memenuhi rasa keadilan bagi para korban. “Aparat harus bertindak profesional dalam mengusut kasus ini demi tegaknya keadilan,” katanya.