Menteri Erick: Masyarakat yang Terdata BPJS Tidak Semuanya Bisa Dapat Layanan Vaksin Covid-19 Gratis

IVOOX.id, Jakarta - Pemerintah sedang terus mengupayakan pengadaan vaksin Covid-19 dan diharapkan vaksin ini bisa segera terealisasi.

Infomasi seputar harga vaksin Covid-19 juga banyak beredar, bahkan Bio Farma juga sempat memberikan pernyataan resmi terkait harga vaksin Covid-19.

Pemerintah menggratiskan vaksin Covid-19 ini untuk mereka yang berada di garda depan penanganan corona virus seperti dokter dan perawat.

Namun bagaimana untuk masyarakat? Hingga muncul pertanyaan publik, apakah bisa mendapatkan vaksin Covid-19 bila memiliki kartu BPJS Kesehatan?

Dilaporkan pemerintah menargetkan akan melakukan imunisasi massal vaksin Covid-19 di awal 2021.

Dan tengah melakukan penghitungan terkait biaya vaksin per orangnya.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, tiap satu orang perlu dilakukan dua kali vaksinisasi.

Rentang waktunya, berkisar dua minggu.

“Nah perhitungan awal harga vaksin ini untuk satu orang, karena satu orang perlu dua kali suntik dan jeda waktunya dua minggu kurang lebih."

"Itu harganya 25-30 dollar AS range-nya,” ujar Erick di Komisi VI DPR RI, Kamis (27/8/2020).

Artinya, jika dirupiahkan, maka satu orang untuk dilakukan dua kali vaksinasi membutuhkan biaya sekitar Rp440.448.

Angka tersebut didapat dengan asumsi kurs Rp14.681 per dollar AS.

Erick menambahkan, PT Bio Farma (Persero) telah bekerja sama dengan Sinovac terkait bahan baku vaksin Covid-19.

Jika pada akhir 2020 ini vaksin itu bisa diproduksi, maka Bio Farma harus membeli bahan bakunya ke Sinovac seharga 8 dollar AS per dosisnya.

“Memang harga yang sudah dikerjasamakan dengan Sinovac itu untuk 2020 harganya per dosis bahan bakunya 8 dollar AS."

"Tapi di 2021 harganya 6-7 dollar AS, jadi ada penurunan. Ini bahan baku,” kata Erick.

Bisakah memakai BPJS?

Erick yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mengatakan, vaksin Covid-19 akan didistribusikan kepada masyarakat dalam dua tipe, yaitu gratis dan berbayar.

Ia mengatakan, vaksin Covid-19 akan diberikan gratis kepada masyarakat yang terdaftar di BPJS Kesehatan.

"Vaksin bantuan pemerintah di mana melalui bujet APBN dan data BPJS Kesehatan, nanti ada istilahnya vaksin gratis secara massal yang diharapkan di awal tahun depan (2021)," kata Erick dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Kamis (27/8/2020).

Namun, masyarakat yang terdata di BPJS Kesehatan pun tidak seluruhnya mendapatkan layanan vaksin gratis.

Erick menjelaskan, masyarakat dengan tingkat daya beli tertentu harus membeli vaksin secara mandiri.

Sebab, katanya, saat ini kondisi keuangan negara terus mengalami penurunan sehingga tidak bisa memberikan subsidi vaksin untuk semua masyarakat.

"Kami mengusulkan bila memungkinkan untuk masyarakat bisa membayar vaksin mandiri untuk yang mampu," ujar Erick.

"Jadi yang terdata di BPJS Kesehatan, tapi dengan tingkat daya beli berapa harus mandiri."

"Ini upaya kita juga untuk menekan upaya cashflow pemerintah," imbuhnya.

Ia menjelaskan, saat ini pemerintah telah menjalin kerja sama dengan G42, perusahaan asal Uni Emirat Arab (UEA), dan Sinovac, perusahaan asal China, dalam pengembangan vaksin Covid-19.

Menurut Erick, Indonesia bisa mendapatkan 30 juta vaksin yang bisa diberikan untuk 15 juta orang pada akhir 2020.

Satu orang akan mendapatkan dua dosis vaksin yang diberikan dalam jeda waktu dua minggu.

Sementara itu, pemerintah masih terus menyusun kesepakatan kerja sama pengadaan vaksin untuk 2021.

"Untuk tahun 2021 sendiri, total komitmen ini kita masih meng-arrange, ada yang 290 juta sampai 340 juta," ucapnya.