Menteri Basuki Klaim Program P3TGAI Perbaiki Kualitas Irigasi Pedesaan

IVOOX.id, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadimuljono menilai Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) selain mengurangi pengangguran juga meningkatkan kualitas irigasi pedesaan selama pandemi COVID-19.

"Selain untuk mengurangi angka pengangguran dan menjaga daya beli masyarakat, padat karya tunai atau PKT juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur irigasi di kawasan perdesaan. Kehilangan air di dalam saluran bisa dikurangi dengan lining saluran yang baik," ujar Menteri Basuki dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (26/4), dikutip Antara.

Menteri PUPR itu juga menambahkan bahwa program infrastruktur kerakyatan atau Padat Karya Tunai sangat penting bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam Rangka antisipasi dampak pandemi COVID - 19 khususnya di kawasan pedesaan, Kementerian PUPR melanjutkan program program padat karya tunai dengan percepatan pembangunan infrastruktur kerakyatan di tahun 2020. Salah satunya yakni Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) yang dilaksanakan oleh Balai-balai Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) bersama masyarakat.

P3TGAI merupakan pekerjaan peningkatan saluran irigasi tersier, dari saluran alam/tanah menjadi saluran dengan pasangan batu/lining yang dikerjakan oleh petani atau penduduk setempat.

Petani pekerja diberikan upah harian atau mingguan, sehingga menambah penghasilan petani atau penduduk desa terutama di antara musim tanam dan panen.

Pada tahun 2020, Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) yang dilaksanakan di 10.000 lokasi yang tersebar di 33 provinsi.

P3TGAI merupakan salah satu dari program PKT Kementerian PUPR dengan anggaran total Rp. 10,2 triliun. Sebelum dilakukan refocussing kegiatan terkait mitigasi dampk Pandemi COVID-19, jumlah lokasi P3TGAI yang diprogramkan adalah 6000 lokasi.

Hingga saat ini tercatat 458 lokasi di 11 provinsi, antara lain Jambi, Sumbar, Kepulaan Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan NTB, telah memulai pekerjaan fisiknya, sedangkan hampir 1800an lokasi di 33 provinsi sudah melakukan sosialisasi.