Menteri Basuki : Infrastruktur Kerakyatan Tetap Menjadi Prioritas di 2019

IVOOX.id, Magelang -- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan infrastruktur kerakyatan seperti rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan padat karya irigasi kecil merupakan program prioritas Pemerintah disamping pembangunan jalan, jalan tol, jembatan bentang panjang dan bendungan.

"Rumah merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat untuk dapat berproduksi. Jadi akan tetap menjadi program prioritas termasuk perbaikan irigasi kecil melalui program Padat Karya Tunai agar dana yang bergulir di desa lebih banyak,” kata Menteri Basuki saat meresmikan 40 unit Rumah Khusus (Rusus) Desa Pucungrejo dan 3.813 unit rumah yang mendapatkan bantuan dana Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Turut hadir Anggota Komisi V DPR RI Sudjadi dan Sekda Magelang Adi Waryanto.

Kebutuhan perumahan di Indonesia masih tinggi. Untuk memenuhinya tidak dapat hanya melalui dana APBN namun juga kerjasama dengan perbankan, pengembang dan pemerintah daerah. Oleh karenanya dicanangkan Program Satu Juta Rumah oleh Presiden Joko Widodo pada 29 April 2015 lalu.

Kementerian PUPR membangun rumah MBR melalui Ditjen Penyediaan Perumahan seperti pembangunan rumah susun, rumah khusus, dan rumah swadaya atau BSPS bagi MBR. “Setiap tahunnya Kementeri man PUPR memperbaiki sekitar 160 ribu unit rumah tidak layak huni (RTLH) melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Tahun 2019 diprogramkan untuk perbaikan sebanyak 200 ribu unit RTLH yang ada di seluruh Indonesia,” kata Menteri Basuki.

Rusus Desa Pucungrejo dibangun diatas lahan seluas 3.800 hektar persegi, dengan ukuran rumah tipe 28. Biaya pembangunan sebesar Rp 4 miliar oleh kontraktor PT. Insan Pesona dan konsultan pengawas PT. Parigraha melalui anggaran tahun 2018.

Sementara melalui program BSPS, masyarakat menerima bantuan uang sebesar Rp 15 juta untuk memperbaiki rumahnya. Penerima bantuan BSPS di Kabupaten Magelang tersebar di 21 desa antara lain, Desa Grabag sebanyak 480 unit, Desa Muntilan sebanyak 140 unit, Desa Tempuran sebanyak 120 unit, Desa Ngablak sebanyak 240 unit, Desa Kaliangkrik sebanyak 160 unit, Desa Pakis sebanyak 230 unit, Desa Dukun sebanyak 268 unit, Desa Mertoyudan sebanyak 180 unit, Desa Secang sebanyak 405 unit.

Kemudian di Desa Ngluwar sebanyak 160 unit, Desa Salam sebanyak 120 unit, Kajoran sebanyak 160 unit, Desa Windusari Sebanyak 110 unit, 20 unit, Desa Salaman sebanyak 180 unit, Desa Mungkid sebanyak 170 unit, Desa Bandongan sebanyak 190 unit, Desa Sawangan sebanyak 190 unit, Desa Candimulyo sebanyak 30 unit, Desa Srumbung sebanyak 60 unit, dan Desa Borobudur 200 unit.

Anggota Komisi V DPR RI Sudjadi mengapresiasi program penyediaan perumahan Kementerian PUPR khususnya di Kabupaten Magelang. “Sudah tak terhitung berapa banyak program kegiatan dari Kementrian PUPR di Magelang. Di bidang SDA, sejak tahun 2015 hingga 2018 telah dibangun saluran irigasi di 147 desa. Kemudian 180 sumur bor di enam desa, embung di empat desa dan bendung di 14 desa. BSPS ada sekitar 7.000 unit. Bidang cipta karya ada kegiatan di 90 desa, revitalisasi tempat wisata di 19 desa, sanimas ada di tujuh desa. Untuk bidang Bina Marga ada 9 jembatan gantung. Balitbang ada SPAM Desa, hydropower, alat pembuatan bahan bangunan dan lainnya,” ungkapnya.

Seusai peresmian, Menteri Basuki meninjau pembangunan Rusunawa yang terletak di Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang yang dibangun pada bulan Juli tahun 2018 oleh Satuan Kerja Pengembangan Perumahan Direktorat Rumah Susun.

Rusun sebanyak 1 tower empat lantai memiliki 58 unit kamar tipe 36. Kontraktor pelaksana adalah PT. Brantas Abipraya (Persero) dengan Konsultan Suvervisi PT. Yodya Karya KSO Sehati. Anggaran Rusun tersebut sebesar Rp 14 miliar dan progresnya telah mencapai 99 persen.

Turut hadir mendampingi Menteri Basuki yakni Dirjen Penyediaan Perumahan Khalawi Abdul Hamid, Direktur Rumah Swadaya Johny F. Subrata, Direktur Rumah Khusus Christ Robert Marbun,dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja.(Adhi Teguh)