Menko Hadi Tinjau Pusat Kendali Sistem Pemantauan Siber BSSN, Ingatkan Pentingnya Menjaga Data

IVOOX.id - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto, menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan meninjau Pusat Kendali Sistem Pemantauan Siber milik Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Ragunan, Jakarta, Selasa (2/7/2024). Kunjungan ini dilakukan menyikapi hasil rapat dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) serta Kepala BSSN yang berlangsung sehari sebelumnya.

Dalam sela-sela kunjungannya, Menko Polhukam juga menggelar apel dengan BSSN dan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) seluruh Indonesia. Ia menekankan pentingnya kerja sama, kerja keras, dan konsentrasi dari seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keamanan siber negara.

"Saya mengingatkan kepada seluruh pihak, kita bangsa yang besar, bangsa yang memiliki sumber daya manusia yang hebat dan cerdas, terlebih di bidang IT harus kita kuasai," kata Hadi dalam siaran pers yang diterima ivoox.id Selasa (2/7/2024).

Apel ini dilaksanakan secara hybrid, dan Hadi memberikan perhatian khusus kepada seluruh kementerian/lembaga (K/L) serta pemerintah provinsi yang memiliki potensi kerawanan untuk dapat mengantisipasi ancaman yang mungkin terjadi.

"Pada kesempatan ini saya juga ingin langsung berinteraksi dengan seluruh CSIRT di Indonesia agar saya mengetahui bagaimana kesiapan apabila menghadapi ancaman dari luar maupun dari dalam," ujar Hadi.

Ia juga memilih secara acak beberapa Tim CSIRT untuk menyampaikan situasi dan kondisi keamanan siber, termasuk dari PPATK, Kementerian ATR/BPN, Bakamla, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan BP Batam.

"Saya menekankan betapa pentingnya menjaga data, salah satunya Kementerian ATR/BPN karena menyimpan seluruh dokumen milik rakyat dan pemerintah, hampir seluruh Indonesia. Ini semua kepemilikan tanah ada di ATR/BPN, sehingga tanggung jawab yang diberikan harus dilaksanakan dengan tulus dan kita harus menjaga hak rakyat," ujar Hadi.

Untuk Bakamla, Hadi menekankan bahwa Bakamla memiliki tugas yang sangat berat di laut untuk melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi maritim Indonesia.

Hingga saat ini, sudah terbentuk 93 CSIRT dari total target 160 CSIRT pada K/L Pusat dan 156 CSIRT dari total target 552 CSIRT pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hadi menyebut ini sebagai progres yang sangat baik dalam upaya meningkatkan keamanan dan ketahanan siber nasional.

Lebih lanjut, Hadi menyampaikan bahwa CSIRT di seluruh Indonesia harus terus mematuhi dan melaksanakan regulasi terkait pengelolaan insiden siber sebagaimana tertuang pada Peraturan BSSN Nomor 1 tahun 2024 tentang pengelolaan insiden siber dan Peraturan BSSN Nomor 2 tahun 2024 tentang manajemen krisis siber.

"CSIRT ini jangan berperan hanya sebagai ikon semata bahwa di sini ada CSIRT tetapi tidak jalan. Harus terus melaksanakan fungsi dengan baik, terus melaksanakan monitor, terus respon, dan siap untuk menangani permasalahan siber," kata Hadi.

Selain itu, sebagai upaya memperkuat penerapan keamanan terhadap pengelolaan sistem elektronik, CSIRT harus memastikan penerapan standar keamanan sesuai dengan Peraturan BSSN Nomor 8 tahun 2020, Peraturan BSSN Nomor 4 tahun 2021, dan Peraturan BSSN Nomor 9 tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia.