Masyarakat Diimbau Tenang dan Tidak Anarkistis

IVOOX.id, Jakarta -- Pemerintah  mengimbau semua pihak menghargai ajakan para capres-cawapres untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, memelihara perdamaian, tidak melakukan aksi provokatif yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menghormati proses finalisasi hasil pemilu yang dilakukan KPU.

Demikian pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto seusai memimpin rapat Pengamanan Pemilu Pascapencoblosan, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (18/4). Hadir pula Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Kominfo Rudiantara, Jaksa Agung HM Prasetyo, dan Menkumham Yasonna H Laoly.

"Mengingatkan kepada segenap masyarakat untuk tetap tenang, tidak melakukan tindakan anarkis yang melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sambil menunggu hasil resmi perhitungan suara oleh KPU," ujarnya.

Ia menegaskan, TNI dan Polri merupakan alat negara yang disumpah untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Aparat keamanan akan bersatu padu menghadapi kemungkinan berbagai ancaman yang dapat mengganggu keamanan nasional, persatuan, dan kesatuan bangsa.

"TNI dan Polri akan bertindak tegas untuk menindak dan menetralisir berbagai aksi yang nyata-nyata akan mengganggu ketertiban dan keamanan nasional, serta k?eutuhan bangsa dan negara," terang Wiranto.

Wiranto menambahkan, dalam perhelatan pesta demokrasi aparat keamanan TNI-Polri merupakan institusi negara yang ditempatkan pada posisi netral, tidak masuk dalam kontestasi pemilu dan tidak berpihak kepada siapapun.

Lebih jauh, terang dia, partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 mencapai 80,90% dan melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 sebesar 77,5 %. Hal ini menunjukkan bahwa siapapun presiden yang terpilih akan memiliki legitimasi yang tinggi.