Masyarakat Belum Miliki Kemampuan untuk Pengaruhi Kebijakan Pemerintah

IVOOX.id, Jakarta - Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) periode 2011—2014 Eko Prasojo mengatakan bahwa masyarakat belum dapat berpartisipasi secara aktif untuk memengaruhi kebijakan pemerintah saat ini.

"Masyarakat belum bisa berpartisipasi secara aktif dalam pembuatan kebijakan yang benar-benar bisa ikut memengaruhi kualitas kebijakan," kata Eko Prasojo seperti dilansir Antara.

Hal tersebut disampaikan Eko sebagai salah satu dari sejumlah persoalan politik dan pemerintahan yang saling bertautan.

Selain partisipasi masyarakat, dia juga menyebut sistem politik tanpa kaderisasi tidak akan menghasilkan kader partai politik (parpol) yang tangguh, berkualitas, bermoral, beretika, dan berintegritas.

Ia menyebutkan lemahnya penegakan hukum akan menimbulkan permasalahan ketika bersinggungan dengan birokrasi yang berorientasi kekuasaan, bahkan kedua hal itu saling berkaitan satu sama lain.

Selain itu, timbulnya pemerintahan bayang-bayang yakni para pemodal yang membiayai proses politik dapat memengaruhi birokrasi seperti pengadaan barang dan jasa tanpa melalui prosedur yang baik hingga persoalan perizinan yang tidak semestinya.

"Ini lengkap, pengusaha jadi pemodal (politik) serta masyarakat tidak aktif dan tidak punya kekuatan mengontrol," kata Eko.

Oleh karena itu, Eko memandang perlu memperkuat budaya positif dalam aspek birokrasi untuk membangun dukungan dan legitimasi masyarakat sebagai langkah awal memperbaiki permasalahan yang ada saat ini.

Ia juga menyebutkan empat hal yang bukan hanya mampu menjawab persoalan politik dan pemerintahan, melainkan dapat menjadi elemen mendasar kemajuan bangsa Indonesia, yakni kualitas pengelolaan sumber daya alam, kompetensi sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan yang baik, serta kekuatan nilai budaya berlandaskan Pancasila.

"Indonesia punya potensi besar jika bisa menyelaraskan empat hal ini," ujar Eko.