Masa Normal Saja Sulit Dicapai, Pemerintah Disarankan Revisi Target Pertumbuhan 4,5-5,5%

IVOOX.id, Jakarta - Pemerintah diminta melakukan kaji ulang lebih mendalam secara terukur dan lebih realistis terhadap target angka pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 sebesar 4,5-5,5 persen.

"Masa normal saja realisasi pertumbuhan ekonomi sulit untuk dicapai, apalagi sekarang masih dalam masa pandemi yang secara realita ekonomi global dan domestik masih belum pulih," ujar Anggota Komisi XI DPR RI Junaidi Auly dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (4/9).

Menurut politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu, fokus kepada pencapaian pertumbuhan ekonomi tahun 2021 penting agar sejalan dengan target RPJMN 2020-2024.

Pemerintah, masih menurut dia, juga perlu bekerja keras di tengah bayang-bayang risiko pandemi COVID-19 di 2021 dalam menentukan target pertumbuhan ekonomi.

Junaidi mengingatkan agar pencapaian target dan peningkatan kualitas ekonomi 2021 dengan kualitas yang semakin baik harus terus didorong karena kontraksi ekonomi tahun ini menyebabkan indikator-indikator sosial memburuk.

"Tercatat pada triwulan II/2020 angka kemiskinan naik menjadi 26,42 juta orang atau naik 1,63 juta orang dalam enam bulan, jumlah pengangguran diprediksi melonjak menjadi 8,1-9,2 persen atau terjadi tambahan angka pengangguran sekitar 5,23 juta selama tahun 2020," paparnya, dikutip Antara.

Untuk itu, ia mendesak agar daya beli masyarakat terus ditingkatkan antara lain dengan membuka lapangan kerja yang mesti dipercepat dengan peningkatan investasi dan menjaga stabilitas harga pangan yang menjadi komponen terbesar dari alokasi belanja masyarakat.

"Semasa pandemi ini daya beli masyarakat menurun signifikan karena kebijakan PSBB yang membuat aktivitas ekonomi menurun," kata Junaidi.

Namun di sisi lain, lanjutnya, untuk menangani krisis kesehatan, kebijakan seperti PSBB ini juga dinilai menjadi sebuah kebutuhan.

Sebagaimana diwartakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan belanja negara tahun 2021 yang dialokasikan sebesar Rp2.747,5 triliun akan menjadi instrumen yang efektif untuk mendorong perekonomian tumbuh 4,5 persen sampai 5,5 persen.