Legislator Soroti Maraknya Penyelewengan BBM Subsidi

IVOOX.id - Anggota DPR komisi VII, Willy Midel Yoseph, menyoroti banyaknya kasus penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Disebutnya, masalah penyelewengan BBM ini masih terus terjadi. Dia lantas mendesak PT Pertamina untuk memberikan solusi konkret untuk mengatasi permasalahan ini.

"Menyangkut masalah penyelewengan masalah bahan bakar minyak, dari dulu-dulu masalah ini terus terjadi, maka dari itu saya juga melihat upaya dari pertamina untuk melakukan agar tidak ada kebocoran utamanya yang disubsidi, saya ingin mendengar upaya lainya," kata Willy dalam rapat dengar pendapat di gedung DPR RI pada Selasa (21/11/2023).

Hal serupa juga diungkapkan oleh anggota DPR lain, Dyah Roro Esti Widya Putri yang turut mempertanyakan penindakan yang dilakukan Pertamina terhadap oknum-oknum yang melakukan penyelewengan BBM tersebut.

"Apakah ada tindaklanjut yang selama ini dilakukan oleh para aparat penegak hukum dan dari kementerian sendiri terkait penyelewengan BBM?," tanya wanita yang akrab disapa Roro itu.

Di samping itu, Ratna Juwita Sari yang juga anggota komisi VII menyayangkan sikap Pertamina yang justru lebih menyoroti kasus oknum nelayan yang memalsukan dokumen ketimbang masalah penyalahgunaan distribusi BBM subsidi yang dinilai belum tepat sasaran.

"Terkait distribusi banyak sekali temuan terkait penyalahgunaan distribusi BBM, saya sedih karena yang diambil contoh ini oknum nelayanm memalsukan dokumen dari desa, saya khawatir kalau ini dibesar-besarkan, hari ini petani nelayan itu sulit untuk memperoleh solar, padahal itu sasaran kita yang memperoleh subsidi," tandas Ratna.

Ratna berharap pihak Pertamina tidak menjadikan kasus pemalsuan dokumen yang dilakukan nelayan ini sebagai tolak ukur pemerintah untuk menetapkan aturan mengenai distribusi BBM subsidi, utamanya bagi para petani dan nelayan.

"Jangan sampai hal ini yang presentasenya jauh lebih sedikit dari mafia-mafia yang lainya justru menjadi tolak ukur pemerintah untuk menetapkan administrasi sehingga mereka semakin sulit untuk mendapatkan solar maupun LPG yang bersubsidi," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengajak mahasiswa untuk aktif mendukung program pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi secara tepat sasaran dengan turut mengawasi dan melaporkan penyalahgunaannya ke helpdesk BPH Migas.

Kepala BPH Migas Erika Retnowati dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu mengatakan BPH Migas merupakan lembaga, yang salah satu tugasnya melakukan pengaturan dan pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM bersubsidi.

Untuk itu, lanjutnya, BPH Migas harus menjamin BBM bersubsidi tersedia di seluruh wilayah NKRI.

"Upaya untuk menjamin ketersediaan BBM bersubsidi hingga ke pelosok antara lain melalui Program BBM Satu Harga yang utamanya adalah membangun penyalur-penyalur BBM di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Selain itu, kita juga menjaga supaya harga BBM di wilayah 3T itu sama dengan di Pulau Jawa," papar Erika saat acara ​​​​​​​BPH Migas Goes to Campus dengan topik "A to Z tentang Hilir Migas" di Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Jumat (17/11/2023) dikutip dari Antara.

Reporter: Rinda Suherlina