Legislator Anggap PT Pupuk Indonesia Tak Serius Atasi Kelangkaan Pasokan

IVOOX.id - Komisi VII DPR RI merasa kecewa lantaran Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (PT PI) Rahmad Pribadi tidak hadir dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar pada Kamis (30/11/2023). Pada agenda RDP tersebut DPR akan membahas masalah kelangkaan pasokan pupuk bersubsidi bagi petani. Dirut PT PI dinilai kurang serius dalam menangani kelangkaan pupuk subsidi ini.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi mengatakan seharusnya Dirut PT PI bisa hadir dalam rapat lantaran akan mengambil keputusan mengenai jalan keluar permasalahan kelangkaan pasokan pupuk bersubsidi.

“Kita menerima surat ketidakhadiran dari Bapak Dirut itu pada jam 14.00 di sekretariat, tepat saat RDP dimulai. Saya hanya menyoroti tata cara dan etika kita bermitra. Bapak Dirut kan sudah tau mau hadir di COP (Conference of the Parties ke-28 di Dubai). Jangan sampai kita ini diberitahu dadakan bahwa tidak bisa hadir. Jadi saya minta ini diseriusin betul-betul. Menurut saya kalau caranya seperti ini tidak baik,” tegas Bambang Haryadi dalam RDP bersama PT PI, Kamis (30/11/2023).

Hal senada juga disampaikan anggota komisi VII, Nasril Bahar. Menurutnya ketidakhadiran Dirut PT PI dalam agenda-agenda rapat penting dengan DPR bukan merupakan kali pertama. Sehingga dia menilai PT PI tidak menghargai kemitraan dengan komisi VII.

“Karena ini penting untuk kebijakan ke depan. Jadi kami berharap seharusnya hari ini akan ada keputusan yang diambil, apalagi di tahun-tahun politik ini, kami berharap ini. Beberapa agenda terdahulu, Dirut PT PI juga tidak hadir. Seakan-akan komisi VII ini tidak dihargai oleh PT Pupuk Indonesia. Padahal sesungguhnya mitra strategis PT PI itu komisi VII,” tambah Nasril Bahar.

Di samping itu anggota komisi VII lainya yakni Ramson juga turut meminta agar para direktur utama pabrik pupuk diundang hadir dalam rapat selanjutnya. Dia menyampaikan sejumlah keluhan dari para petani di daerah pemilihanya yang juga merasa kesulitan mendapatkan pupuk subsidi.

“Panggil juga Dirut-dirut pabrik pupuk lainnya, yang produksinya besar, karena kita benar-benar evaluasi soal harga gas. Karena ini rakyat di daerah pemilihan saya, mungkin di daerah lain juga, petani kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Kita harus bedah penyebabnya karena gas adalah salah satu raw material untuk memproduksi pupuk. Begitu bukan Bapak Wadirut? Jadi Komisi VII ini mau memberikan solusi, jangan anggap remeh,” kata Ramson.

Sebagai informasi minimnya pasokan pupuk bersubsidi ini disinyalir terjadi pasca kenaikan harga gas industri atau Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Naiknya harga gas industri ini tentu berpengaruh pada peningkatan biaya produksi pupuk. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, tarif gas berkontribusi hingga 70% dalam struktur biaya produksi pupuk.

Reporter: Rinda Suherlina