Kuota Solar Subsidi 2024 Ditambah Antisipasi Pemilu 2024

IVOOX.id - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) akan menambah kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) solar pada 2024 hingga 19 juta KL. Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengatakan, penambahan kuota BBM ini juga sebagai antisipasi jelang Pemilu 2024.

"Tadi ditanyakan kuota terkait Pemilu, itu sudah diantisipasi karena pada 2024 kuota yang ditetapkan sudah jauh lebih banyak dibandingkan 2023. Di 2024, kuota JBT (Jenis Bahan Bakar Tertentu) minyak solar sebanyak 19 juta KL, artinya 2 juta KL lebih banyak dari 2023," kata Erika dalam konferensi pers capaian kinerja BPH Migas, Sabtu (30/12/2023).

Meski kuota BBM pada 2024 ditambah, Erika berharap tingkat konsumsi solar tahun depan tidak melebihi tahun-tahun sebelumnya. Pihaknya memperkirakan konsumsi solar tahun depan tidak akan melebihi 5 persen meski ada Pemilu 2024. Erika menegaskan BPH migas akan berupaya melakukan pengawasan dalam pendistribusian solar sehingga terap dapat terkendali.

"Kita akan terus menerus meningkatkan pengawasan, juga memperbaiki tools seperti misalnya dengan barcode. Artinya, kita berupaya supaya pertumbuhan itu tidak terlalu tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya meskipun nanti ada Pemilu. Tentu ada kenaikan tetapi kita prediksi tidak terlalu melonjak dengan pengendalian di lapangan," ungkapnya.

Dalam catatan BPH Migas, per 28 Desember 2023, realisasi penyaluran JBT minyak solar mencapai 17,64 juta KL atau 102,69 persen dari total kuota sebesar 17 juta KL. Sementara itu, realisasi penyaluran JBT minyak tanah sebesar 0,489 juta KL atau mencapai 97,89 persen dari kuota 0,500 juta KL. Sedangkan realisasi Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite sebesar 29,77 juta KL atau 91,43 persen dari kuota 32,56 juta KL.

Menurut Erika, berlalunya pandemi Covid-19 telah mendorong peningkatan kegiatan masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan konsumsi JBT maupun JBKP. 

"Peningkatan konsumsi BBM tersebut menyebabkan realisasi JBT dan JBKP diperkirakan akan melebihi kuota yang ditetapkan pemerintah pada awal 2023," katanya.