KSAD Maruli Pantau Babinsa Cegah Judi Online

IVOOX.id – Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan akan memantau kinerja bintara pembina desa (babinsa) dalam upaya mencegah masyarakat bermain judi online. 

Babinsa TNI dan Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas) Polri sejak pertengahan Juni 2024 dikerahkan oleh Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online untuk turun langsung mengawasi dan mencegah berbagai kegiatan yang berkaitan dengan judi online.

“Kami sudah mendapatkan arahan terkait pemberantasan judi online, kemudian yang bersentuhan dengan masyarakat Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Ini sudah berjalan. Kami akan terus evaluasi bagaimana cara yang efektif menyampaikan kepada masyarakat,” kata Maruli dikutip dari Antara, Minggu (23/6/2024).

Ia mengatakan, saat ini internal TNI Angkatan Darat juga mengecek langsung prajurit-prajurit yang terlibat judi online.

“Di internal TNI AD, kami juga melakukan upaya-upaya untuk memberantas judi online ataupun pinjol, karena sudah ada yang sampai melakukan tindakan tak terpuji. Ada pula yang sampai tidak punya uang,” kata Maruli.

Ia mengatakan pemberantasan judi online hanya dapat berhasil jika ada partisipasi aktif masyarakat. Sinergi dari seluruh komponen bangsa, mulai dari pemerintah, TNI, Polri, dan masyarakat merupakan kunci keberhasilan memberantas judi online dan pinjaman online (pinjol).

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada 14 Juni 2024 membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2024. Satgas dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI Hadi Tjahjanto.

Hadi Tjahjanto saat jumpa pers pada 19 Juni 2024 menyatakan jaringan judi online di Indonesia terkait dengan praktik jual beli rekening yang kerap menyasar masyarakat di pedesaan.

Untuk mengawasi dan memberantas itu, Satgas Pemberantasan Judi Online melibatkan babinsa TNI dan bhabinkamtibmas Polri serta Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

“Ini yang akan dilakukan satu sampai dua minggu ke depan," kata Hadi Tjahjanto, dikutip dari Antara.