Romo Magnis Kritisi Konsep Kepemimpinan Terkait Pilpres 2024

IVOOX.id - Profesor Filsafat Frans Von Magnis atau yang lebih dikenal sebagai Franz Magnis-Suseno mengkritik konsep seorang pemimpin di Indonesia saat hadir sebagai saksi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pilpres 2024.

Sosok yang kerap disapa Romo Magnis itu menyampaikan pandangannya tentang konsep kepemimpinan yang menyimpang dalam konteks kontestasi demokrasi. Ia tidak menyebutkan nama pemimpin atau calon pemimpin yang dia sindir.

"Segala kesan bahwa ia memakai kekuasaannya demi keuntungannya sendiri atau demi keuntungan keluarganya adalah fatal," ujar Romo Magnis dalam sidang PHPU Presiden dan Wakil Presiden dikutip dari YouTube MK, Selasa (2/4/2024).

Profesor Magnis juga memberikan pengandaian serupa yang menggambarkan potensi penyelewengan kekuasaan oleh seorang kepala negara dan/atau kepala pemerintahan.

"Kalaupun ia misalnya berasal dari satu partai, begitu ia menjadi presiden, segenap tindakannya harus demi keselamatan semua. Memakai kekuasaan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu membuat presiden menjadi mirip dengan pimpinan organisasi mafia," tegasnya.

Dalam pandangannya, pemimpin yang menggunakan kewenangan kekuasaannya untuk kepentingan politik elektoral tidak menjunjung tinggi konstitusi dan mengabaikan tanggung jawabnya terhadap keselamatan bangsa.

"Presiden adalah penguasa atas seluruh masyarakat. Oleh karena itu, ada hal yang khusus yang dituntut dari padanya dari sudut etika. Ia harus menunjukkan kesadaran bahwa yang menjadi tanggung jawabnya adalah keselamatan seluruh bangsa," paparnya.

"Di sini dapat diingatkan bahwa presiden Indonesia dirumuskan dengan bagus dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945," tambah Profesor Magnis.

Komentar Romo Magnis ini menjadi bagian dari rangkaian diskusi dan pembuktian dalam sidang PHPU yang semakin memperjelas pandangan berbagai pihak terkait integritas dan prinsip kepemimpinan dalam konteks demokrasi.

Publik menanti dengan antusias keputusan MK terkait sengketa ini, yang diharapkan akan memperkuat fondasi demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia.