KPK Sebut Digitalisasi Pelabuhan Tidak Hilangkan Pungli

IVOOX.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa penerapan sistem berbasis digital di pelabuhan belum sepenuhnya menghilangkan praktik pungutan liar (pungli). Komisioner KPK sekaligus Koordinator Pelaksana Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), Pahala Nainggolan, mengungkapkan bahwa masih ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh oknum tertentu.

“Kalau dibilang masih ada pungli enggak, ya, masih. Namanya sistem kalau manusia yang bikin,” kata Pahala Nainggolan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa, (2/7/2024).

“Semua sistem di dunia kalau manusia yang jalanin kita enggak bisa kontrol,” ujarnya.

Meski begitu, Pahala menjelaskan bahwa digitalisasi pelayanan di pelabuhan telah memberikan dampak positif, terutama dalam memangkas birokrasi. Salah satu indikatornya adalah penurunan data indeks logistik Indonesia berdasarkan laporan Bank Dunia.

“Kita bilang gini saja, bank dunia bilang biaya logistik kita 24 persen, 24 persen itu habis buat cerita dari ujung sini ke ujung sini. Dari gudang ke gudang,” ujarnya. Kondisi ini berubah setelah digitalisasi diterapkan.

“Sekarang tinggal 12-13 persen. Kita sudah nantang ke Bank Dunia, ‘sok lah (ayo lah) disurvei’. Kita dengan senang hati disurvei supaya teman-teman terapresiasi,” kata Pahala.

Pahala juga menekankan pentingnya memberikan apresiasi kepada pihak swasta yang berperan dalam pengelolaan pelabuhan.

“Yang baik-baik juga perlu, mau ikut sistem, mau patuh dia ngerasain sendiri kok kalau dibilang 12-13 persen. Kali saja dengan biaya logistik Indonesia, lihat saja logistik kita kayak apa. Kalau dia membaik artinya efisiensi itu terjadi,” ujarnya.

Dengan demikian, meskipun digitalisasi telah membawa sejumlah perbaikan dalam efisiensi dan transparansi di pelabuhan, KPK tetap mengingatkan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan sistem tersebut harus terus ditingkatkan. Hal ini penting agar tidak ada celah bagi oknum untuk melakukan praktik pungli yang merugikan banyak pihak.